Mohon tunggu...
ABDUL MUIN
ABDUL MUIN Mohon Tunggu... -

Seorang Journalist Amatir

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ada yang Salah di Papua

14 Agustus 2011   01:15 Diperbarui: 26 Juni 2015   02:48 290
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

The Canberra Timesedisi sabtu 13 Agustus 2011 dengan penulisnya TOM ALLARD mengaku mendapat 19 dokumen rahasia Kopassus TNI AD yang dibuat tahun 2006-2009. Isinya data-data Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pendukungnya. Tulisan ini bahkan menjadi salah tulisan paling banyak dibaca. Most Popular News dengan judul Kopassus Targets Australians.

Almarhum ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa Irian Barat sudah merdeka. Bahkan telah memiliki semua kelengkapan sebagai sebuah negara baik itu pemerintahannya, simbol negara namun belum mendapat pengakuan dari negara negara internasional. Kemudian, masuklah Indonesia dengan Operasi Militer yang terkenal dengan Operasi Pembebasan Irian Barat. Singkat cerita, akhirnya Irian Barat -Irian Jaya- dan kini kita kenal dengan Tanah Papua (saya sebutkan demikian karena ada dua provinsi di Tanah Papua Yakni Provinsi Papua dan Papua Barat) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ternyata, cerita yang almarhum ceritakan kepada saya didapat pula oleh semua teman (yang terlahir sebagai orang papua asli) mereka seumuran dengan saya. Cerita tersebut ternyata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari hari di tanah papua dan menjadi cerita turun temurun dari orang tua kepada anak dan seterusnya. Dan bahkan, hingga hari ini jika anda bertanya pada seorang siswa SD kelas 2 tentang pandangan apa saja tentang papua, pasti 80 persen menjawab “Papua Pasti Merdeka”.

Perlakuan “kasar” TNI dan POLRI yang bertugas di Tanah Papua yang ditayangkan oleh sebagian besar media kita, semakin memperjelas keinginan mereka untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kembali dengan artikel yang dimuat harian negara kanguru diatas, menurut saya tidak ada yang salah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait kebijakan yang telah mereka laksanakan di Tanah Papua. Kalau kita bayangkan, dalam setahun uang 24 Trilyun rupiah dikembalikan ketanah papua dengan asumsi sebulan 2 Trilyun penggunaannya untuk 3 Juta penduduknya. Bayangkan tingkat kesejahteraan yang seharusnya terjadi.

Namun yang terjadi adalah kesenjangan sosial yang tinggi khususnya dibagian perekonomian. Seorang supir rental di Bandara Sentani Jayapura paling senang jika kliennya adalah pejabat dari daerah pegunungan tengah (sebuah sebutan bagi warga papua yang tinggal didaerah wamena, tolikara, timika yang merupakan daerah pegunungan di Provinsi Papua). Mengapa???

“Mas, uang mereka nggak pernah habis....tinggal gesek di ATM.....kita keluyuran lagi....” lanjut sang supir kepada saya.

Padahal, kalo kita perhatikan berapa banyak ibu ibu (yang biasa disebut mama mama papua) yang masih tetap berjualan makanan kecil ditenda tenda kecil bahkan dipelataran toko karena sulit memperoleh tempat berjualan maupun memperoleh modal untuk membangun usaha mereka.

Ini hanya bagian kecil dari ketimpangan ekonomi pejabat dengan rakyatnya.

Terkait penempatan Kopassus ditanah papua. Menurut saya, Ini merupakan hal keliru yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat khususnya TNI. Meski dalam berbagai kesempatan, Mabes TNI selalu membantah tentang adanya Operasi Militer di Papua kenyataannya mengapa sampai ada pasukan khusus di Papua???? Sementara tidak sedikit jumlah personil TNI dari tingkat Komando Daerah hingga Komando Rayon tersebar di tanah papua.

Sebagai putra papua (karena lahir dan besar di Tanah Papua) saya hanya berharap kebijakan apapun yang diambil demi kesejahteraan warga di Tanah Papua hendaknya memang betul betul ditujukan untuk kesejahteraan dan bukan untuk kepentingan pemerintah pusat.

Semoga......

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun