Pilkada adalah waktu penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan. Namun, praktik politik uang sering kali menjadi ancaman besar terhadap kedaulatan rakyat selama proses pemilihan yang seharusnya demokratis ini. Problem ini menjadi semakin penting dan harus dibicarakan dalam konteks pemilihan 2024.
Apa Itu Politik Uang?
Politik uang mencakup penggunaan uang atau materi untuk memengaruhi keputusan pemilih. Ini bisa berupa uang tunai, barang, atau insentif lainnya untuk mendukung. Meskipun dilarang oleh hukum, kebiasaan ini masih banyak dilakukan di banyak tempat, termasuk di Sumatera Selatan.Â
1. Merusak Integritas Pemilihan
Yang artinya, Jika pemilih dipengaruhi oleh uang, pilihan mereka tidak lagi didasarkan pada visi, misi, atau rekam jejak kandidat. Hal ini merusak dasar demokrasi, yaitu pilihan bebas dan beradab.
2. Menguatkan Kekuatan Modal
Maksudnya, Politisi yang memiliki kekayaan besar cenderung menang dalam persaingan politik, yang menyebabkan ketidakadilan di dunia politik. Akibatnya, calon yang kurang berkualitas tetapi memiliki lebih banyak uang terpinggirkan.
3. Menjadikan Siklus Kebijakan yang Buruk
Politikus yang terpilih melalui praktik politik uang seringkali lebih setia kepada kelompok yang membiayai kampanye mereka daripada kepada konstituen mereka. Ini menghasilkan kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat dan mengabaikan kepentingan umum.
