Jokowi Dikepung Orang Pintar dan Alumnus Luar Negeri

[caption id="attachment_408025" align="aligncenter" width="624" caption="Luhut Panjaitan bersama Joko Widodo di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (3/6/2014). (kompas.com)"][/caption]

Universitas Harvard adalah universitas yang sangat terkemuka di dunia. Universitas ini melahirkan banyak tokoh penting dunia. Walaupun sebagian dari mereka tidak sampai tamat di Harvard, karena memang bertalenta dan mempunyai ambisi yang kuat, mereka mampu menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Banyak alumnus Universitas Harvard yang merupakan tokoh dunia. Di awal masa Orde Baru, Soeharto tidak menggunakan alumni Harvard tapi menggunakan alumni universitas yang juga terkenal dalam merancang fondasi dasar negeri ini ketika dimulai awal pembangunan

Beberapa hari yang lalu santer terdengar bahwa ada jabatan baru dalam struktur pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu Kastaf Kepresidenan yang digawangi oleh seorang mentor dari Jokowi sejak lama, Luhut P, sampai-sampai Wakil Presiden Jusuf Kalla protes akan posisi Luhut tersebut. Dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, kekuasaan Presiden memang sangat besar pada periode Orde Lama dan Orde Baru. Namun, di awal masa orde Reformasi, kekuasaan itu sedikit demi sedikit dipreteli dengan menghapus beberapa lembaga negara yang sangat banyak dan dibuatlah struktur pemerintahan yang mengimplementasikan triace politica ala Monstique, dengan pembagian kekuasaan secara jelas dan kuat di masing-masing lembaga negara sehingga kekuasaan Presiden tidak lagi mutlak.

Pertanyaan muncul, mengapa Presiden memunculkan jabatan tersebut padahal posisi Wakil Presiden bisa melakukan hal itu, apakah agenda Jokowi dengan mengangkat Luhut dalam jabatan itu Jokowi ingin membuat terobosan penting dalam mengelola Pemerintahan yang tidak terlalu birokratis dan tidak formal karena Jokowi ingin cepat merespons setiap permasalahan yang ada dengan tidak melibatkan banyak orang dan langsung mengena di sasaran yang diinginkan Jokowi? Semua itu memang belum terjawab dan akan terjawab seiring dengan perkembangan pekerjaan yang akan kita lihat nanti karena alasan-alasan Jokowi mengangkat Luhut tidak pernah disampaikan secara terbuka sehingga menimbulkan banyak asumsi yang berkembang seputar pengangkatan Luhut.

Luhut sebagai kepala staf kepresidenan katanya ibarat leher tanpa kepala karena semua keputusan tetap kembali kepada Presiden sebagai orang yang menggunakan kajian dan hasil analisa kantor staf Kepresidenan. Jabatan ini  bisa sama dengan kepala staf gedung putih di Amerika Serikat yang bisa menjadi tink-tank-nya Obama dalam mengambil kebijakan. Menurut Luhut, kantor staf kepresidenan harus diisi oleh orang yang cakap, pintar, dan cerdas dan kategori muda usia namun miskin pengalaman dalam pemerintahan. Mengapa Luhut menggunakan tenaga-tenaga muda, lulusan luar negeri, dari universitas terkenal, adakah sesuatu yang diinginkan Luhut dengan deputi-deputi yang diangkat? Mengapa Luhut tidak menggunakan alumni dalam negeri yang tahu budaya dan karakter orang Indonesia dan bisa jadi juga cerdas, pintar dan cakap, walaupun deputi-deputi Luhut adalah anak-anak Indonesia yang bersekolah dan lulusan Harvard, namun belum tentu tahu dan bisa mengusai pola budaya yang bertebaran sehingga bisa jadi kajian mereka juga tidak terpakai oleh Presiden oleh karena benturan kepentingan yang mengelilingi Presiden.

Luhut mengangkat beberapa deputi yang akan membantu dalam mengelola kantor staf Kepresidenan. Ada deputi bidang 1 monitoring dan evaluasi yang dipegang oleh Darmawan Prasojo alumni terbaik Taruna Nusantara dan pernah bekerja di Gedung Putih bersama Jhon Kery. Ada Yanuar Nugroho deputi 2 bidang kajian program prioritas seorang presfessor yang bekerja dan menjadi penguji di University of Manchester. Ada deputi 3 bidang pengelelolaan isu-isu strategis, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa lulusan Institut Teknologi Bandung dan alumnus Universitas Purdue Amerika Serikat, seorang yang bekerja sebagai ahli ekonomi makro di danareksa dan deputi 4 bidang komunikasi publik dan diseminasi informasi adalah orang dekat Jokowi yang membantu Jokowi sewaktu kampanye, yaitu Eko Sulistyo, dan yang terakhir walaupun belum dilantik adalah orang kopasus binaan Luhut yang akan mengelola analisis data dan informasi. Ini pun ditambah lagi seorang staf khusus yang menjadi bagian yang akan memeriksa dan menganalisis hasil kajian sebelum diserahkan ke Presiden bahwa hasil kajian dan analisis tersebut tidak melanggar undang-undang dan clear.

Luhut mengangkat deputi-deputi yang pintar dan cerdas, alumni universitas terkenal untuk membantu Jokowi sebagai presiden dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang membuat Jokowi secara langsung bisa mengontrol mereka. Mengapa ada menteri jika Jokowi ingin membuat suatu kajian atau analisis yang mendalam terhadap masalah yang ada? Di mana tugas para menteri nantinya jika semua hasil kajian, monitoring yang juga dilakukan oleh para menteri beserta para tenaga ahlinya di kementerian yang bertabrakan dengan hasil kajian dan monitoring stafnya Luhut?

Boleh jadi hal ini dilakukan oleh Jokowi dengan mengangkat Luhut, yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden, Jokowi tidak tersandera oleh para menteri yang sangat condong loyal kepada ketua umum partainya, contohnya kasus bagaimana Menkumham mengobok-obok Golkar atas perintah Megawati yang tidak diketahui Presiden.

Beberapa waktu lalu memang terkesan bahwa Jokowi sebagai presiden selalu mendapat kecaman dari orang separtai dengan Jokowi. Hal ini bisa dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang PDIP kepada Jokowi adalah peringatan buat Jokowi agar dalam mengelola pemerintahan harus selalu mendengar orang-orang partai pengusung agar supaya Jokowi sadar bahwa mereka yang menjadikan Jokowi sebagai presiden dan jangan macam-macam. Jadi Jokowi diingatkan untuk berhati-hati, dengan peringatan dan kecaman dari orang separtai Jokowi, maka sangat gampang untuk mengganti Jokowi di tengah jalan jika melakukan hal-hal yang kurang berkenan di partai mereka yang mengusungnya jadi presiden.

Strategi inilah yang dilakukan oleh Jokowi dalam mengelola negara. Dengan mengangkat mentornya menjadi staf khusus, Jokowi dalam mengambil keputusan bisa dengan cepat melakukan dan mengambil keputusan tersebut tanpa perlu lagi dibebani birokrasi yang berbelit-belit yang cenderung menjadi buntu karena tidak patuhnya menteri kepada dirinya.