Badrodin Kapolri Budi Gunawan Wakapolri, Duet Hasil Kompromi

Hasil rapat terbatas yang di laksanakan oleh Presiden dengan koalisi Indonesia hebat ( KIH ) menyepakati bahwa langkah Badrodi Haiti menjadi Kapolri sudah tidak akan di ganjal lagi oleh anggota DPR jika ada fit and propers tes untuk calon Kapolri, namun syarat yang di ajukan oleh Mega dan KIH adalah Budi Gunawan jadi wakapolri, duet hasil kompromi dan tekanan yang kuat ke Presiden, dan ada lagi Budi Wuseso menjadi Kabareskrim bukan atas restu Mega tapi atas usul BG ke kelompok KIH, jadi real kapolri BG.

Skenario ini sudah terbaca sejak Jokowi tidak membatalkan Budi Gunawan menjadi calon kapolri akibat tersangka oleh KPK, hanya menunda proses selanjutnya, akibat desakan yang kuat oleh penggiat anti korupsi terhadap penolakan BG sebagai kapolri dan jelas, KPK mentersangkakan BG. Alasan itu di anggap hal yang paling mungkin di lakukan oleh Presiden ke kubu KIH, namun di balik itu harus di susun skenario baru jika ingin mengembalikan posisi BG menjadi Kapolri dengan cara yang tidak membuat gaduh jika sekiranya Jokowi mengangkatnya kembali menjadi kapolri.

Susunan skenario itu sebenarnya sudah jelas ketika Buwas membuat gebrakan dengan menangkap BW dan menjadikan tersangka di KPK, serta untuk tidak membuat kecurigaan maka, AS di tersangkakan di Kampungnya agar terkesan kasus lokal, yang jelas mereka ber 2 tersangka dan keluar dari KPK, karena di anggap bahwa jika  ke 2 pimpinana KPK ini masih berada di KPK, maka BG akan tetap tersangka karena pimpinan KPK inilah inilah yang getol mentersangkakan BG. Setelah BW dan AS keluar dari KPK dan hakim Sarpin membuat keputusan kontraversi terhadap BG, maka selanjutnya kasus itu menjadi bisa di sesuaikan dengan pesanan kelompok penekan.

Jasa Buwas terhadap BG dan Badrodin sangat jelas, bahwa Buwaslah yang membuat dan menjadi operator dari skenario ini, gambaran ini di dapatkan ketika Jokowi memerintahkan untuk menghentikan pemeriksaan ke 2 pimpinan KPK tersebut, namun Jusuf Kalla berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa tidak ada kriminalisasi ke pada Pimpinan KPK yang ada bahwa ke 2 pimpinan KPK harus menghadapi proses hukum atas kasusnya. Jelas bahwa, Presiden dalam perintahnya tidak tegas dan tidak di dengar oleh para pembantu Presiden oleh karena para pembantu Presiden lebih loyal dan ikut terhadap kelompok KIH yang di motori oleh KMP. Kalla, Mega dan Paloh. Sejak kasus BG di tersangkakan KPK, trio ini sangat kompak berbeda dengan Presiden sehingga partai pengusung Jokowi dalam hal PDIP secara terang-terangan mengkritik Jokowi dan rekan separtai Jokowi  juga selalu berusaha berbeda pandangan dengan Jokowi dalam berbagai hal.

Jelas bahwa ke 2 pimpinan  KPK, dengan tambahan Denny Indrayana adalah skenario yang harus di jalankan jika ingin menjadikan BG menjadi kapolri, sehingga mereka adalah bagian dari tindakan yang tidak seharusnya mereka terima. Pada akhirnya mereka ber 2 harus hengkang dari KPK dan secara cepat Presiden membuat kepres pengganti PLT bagi piminan KPK agar skenario mengembalikan kasus BG dengan alasan menang di praperadilan dan layaklah BG menjadi kapolri adalah benar. Untuk supaya skenario ini sedikit kabur, maka Badrodin di angkat PLT juga sampai kasus pelimpahan BG selesai di lakukan dan mereka yang berkoar-koar membela KPK di ancam di tersangkakan.

Badrodin di setujui menjadi Kapolri dan wakilnya adalah Budi Gunawan, hal bisa di terima oleh semua pihak karena secara struktur kepangkatan dan senioritas, Badrodin angkatan   82 yang sebentar lagi akan pensiun, bisa jadi sebelum pensiun Badrodin di ganti di tengah jalan sama seperti kasus Sutarman yang di pensiunkan lebih cepat untuk memuluskan jalan BG menjadi kapolri. BG akan melenggang menjadi kapolri menggantikan Badrodin selanjutnya walaupun sebenarnya Badrodin menjadi kapolri, namun kapolri sebenarnya adalah BG, hal ini dapat di lihat dari mutasi Polri beberapa waktu lalu, hampir sebagian besar mereka yang mendapatkan jabatan adalah mereka yang berjasa membantu BG dalam proses tersebut.