Kubu ICAL dan SDA di Gebuk Pemerintah

Konflik partai Golkar versi munas Bali dengan Ical sebagai ketua umum yang terpilih dan kubu Agung versi munas Ancol telah sampai pada situasi yang tidak kondusif di pemerintahan, Begitu pula kubu SDA dan kubu Romy, namun konflik kubu SDA dan kubu Rommy relatif lebih tenang dang tidak menimbulkan goncangan yang berarti di pemerintahan, karena PPP yang berkonflik lebih pada tataran idiologi yang bertikai.

Konflik Golkar semakin meruncing ketika hasil munas Bali mengukuhkan Ical sebagai ketua umum Golkar periode selanjutnya, dimana kemenangan kubu Ical di anggap oleh pemerintah sebagai batu sandungan jika tidak di redam. Apalagi pentolan koalisi merah putih ( KMP ) adalah Ical dan Prabowo. Hal ini membuat pemerintah harus memperhitungkan kekuatan KMP yang pada awal terbentuknya DPR hasil pemilu legislatif membuat kubu KMP menyapu bersih semua pimpinan dan alat kelengkapan dewan dan tidak menyisahkan sama sekali untuk kubu KIH.

Pemerintah dalam hal ini di respretasikan kedalam kubu Koalisi Indonesia hebat( KIH ) memenangkan pemilihan Presiden dengan Jokowi-JK sebagai Presiden dan wakil Presiden. Pemerintah merasa jika hal ini berlarut-larut bisa jadi semua program pemerintah yang di laksanakan akan terhambat jika kubu KMP solid dan jika keputusan di DPR di ambil berdasarkan voting, maka KIH akan tidak mampu melakukan apa-apa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pasti selalu akan mendapat hambatan.

Untuk itu skenario harus di rancang agar Golkar bisa di pecahkan menjadi kubu yang berpihak kepada pemerintah, Agung yang sejak awal tidak setuju dengan sikap Golkar ingin berseberangan dengan pemerintah, mencoba keberuntungan dengan mengajukan kongres di Ancol untuk melakukan perlawanan kepada kubu Ical yang secaras resmi dan terang-terangan di dukung oleh hampir seluruh DPD 1 dan DPD 2 Golkar. Agung memanfaatkan JK sebagai pemerintah yang akan membutuhkan keseimbangan politik di DPR.

Kubu Agung medapat restu berkongres, walaupunpada saat itu sudah kelihatan bahwa kubu agung di restui pemerintah, namun kubu Ical tidak yakin pemerintah akan melakukan langkah blunder yangmenuai kritik akibat pengesahan kubu Agung. Kubu Agung mendapat angin yang sangat kuat untuk melakukan manuver dan ingin menarik Gokar berada dipemerintahan. JK sebagai mantan ketua umum Golkar mendapat tugas khusus untuk itu sehingga didalam konflik Golkar jelas kelihatan bahwa kubu Ical dan kubu Agung memanfaat orang Sulawesi selatan sebagai kampung JK untuk menjadi tokoh dari 2 kubu yang berkonflik.

Di kubu Ical ada Idrus marham, Nurdin Khalid yang kesemuanya adalah pentolan Golkar Ical. di Kubu Agung ada A. Mattalatta dan  Ibnu Munsir. Mereka semuanya adalah mantan anak buah JK sewaktu JK menjadi Ketua umum Golkar. Disamping itu Megawati juga yang mempunyai dendam terhadap Golkar ingin membuat perhitungan dengan Golkar dan inilah kesempatan emas Megawati menguasai Golkar dan bisa jadi semua parpol di dalam KIH tunduk kepada Megawati.

Tugas khusus berada di tangan Menkumham sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai tempat pengesahan organisasi kemasyarakatan dan parpol, tugas ini cukup berat karena akan menjadi bulan-bulanan dari kubu yang kalah, Menkumham sebagai kader PDIP mendapat perintah khusus dari jalan Teuku Umar untuk melakukan dengan segera pengesahan kubu Agung setelah agung sowan ke Megawati dan surya Paloh, dari hasil sowan tersebut maka Menkumham tanpa menunggu perintah presiden langsung mengeksekusi putusan Mahkamah partai Golkar dengan dalih bawa Mahkama partai Golkar memenangkan kubu Agung.

Kubu Ical, jika ingin kuat maka harus solid dengan DPD 1 dan DPD 2 Golkar di seluruh Indonesia, tidak boleh ada penyusup di dalam tubuh kubu Ical. di tambah perlawanan secara hukum dengan gugatan ke pangdilan terhadap  Menkumham serta solidnya kubu KMP di luar dan di dalam DPR. Kubu KIH melihat bahwa Golkar dan PPP bagai partai yang tidak bertuan secara idilogi, Golkar tidak lagi di pimpin oleh tokoh pemersatu sehingga sangat mudah untuk di obok-obok oleh yang berkepentingan terhadp Golkar. PPP juga demikian, karena tokoh pemersatu PPP juga tidak ada maka gampang di gebuk.

Berbeda dengan partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS yang secara tidak langsung agak susah untuk di gebuk oleh pemerintah karena keadaan partai tersebut sangat solid oleh karena mempunyai tokoh pemersatu partai. Walaupun dengan sangat kasar dan jelas bahwa pemerintah menggebuk Golkar dan PPP, hal ini di anggap wajar karena pamerintah membutuhkan kesimbangan ygang kuat di DPR yang secara tidak langsung telah di kuasai oleh kubu KMP. dan pemerintah berhasil memecah KMP dengan sangat baik.