 Pontianak, Rabu 27 November 2024. Pilkada 2024 telah usai, dan harapan dengan hadirnya pemimpin baru di Kalimantan Barat, kini saatnya untuk menangani isu-isu sosial yang mendalam. Salah satu masalah utama yang semakin mengkhawatirkan adalah krisis pornografi, yang berdampak langsung pada generasi muda di wilayah ini. Setelah Pilkada, masyarakat mengharapkan perubahan nyata dalam kebijakan untuk mengatasi masalah ini, terutama mengingat dampaknya yang sudah sangat luas di kalangan anak-anak, dan remaja.
  Peningkatan Kasus Kejahatan Asusila , dan Dampaknya
Kekerasan seksual terhadap anak-anak di Kalimantan Barat menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Pada 2024, total kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tercatat sebanyak 7.623 kasus, dengan Kalimantan Barat turut menyumbang angka yang signifikan. Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, beberapa kabupaten mencatatkan tingkat kekerasan seksual tertinggi, di antaranya Kabupaten Sambas yang menjadi daerah dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak di provinsi ini.
Data juga menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total 162 kasus kekerasan terhadap anak tercatat di Kalimantan Barat, dengan kekerasan seksual mendominasi jenis kekerasan yang terjadi. Kabupaten-kabupaten seperti Kota Pontianak, Kubu Raya, dan Kapuas Hulu juga melaporkan kasus-kasus signifikan terkait kekerasan seksual dan eksploitasi anak. Penyebaran konten pornografi yang mudah diakses oleh remaja turut memperburuk situasi ini, mengingat sebagian besar pelaku kekerasan seksual adalah anak-anak atau remaja itu sendiri.
  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat: Langkah Nyata Dibutuhkan
Dengan data yang mengkhawatirkan ini, pemerintah provinsi Kalimantan Barat kini memiliki kesempatan untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih kuat dalam menangani masalah pornografi dan kekerasan seksual. Pemimpin baru harus segera mengambil langkah nyata yang dapat menurunkan angka kekerasan seksual dan mencegah generasi muda terjerat dalam kecanduan pornografi.
1. Pendidikan Seks yang Sehat
Pendidikan seks yang sehat dan berbasis pada nilai agama dan budaya harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Memberikan pemahaman yang benar tentang seksualitas kepada anak-anak dan remaja sejak dini akan membantu mereka menghindari paparan konten pornografi yang merusak.
2. Pengawasan Ketat terhadap Konten Digital
Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap akses konten digital, termasuk dengan bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperkenalkan sistem filter yang lebih ketat. Langkah ini penting untuk membatasi akses remaja terhadap situs-situs berbahaya yang memuat konten pornografi.
3. Penyediaan Layanan Rehabilitasi untuk Korban Kecanduan Pornografi
Rehabilitasi bagi remaja yang telah terjerat dalam kecanduan pornografi harus menjadi prioritas. Pemerintah harus menyediakan layanan psikologis dan konseling untuk membantu mereka keluar dari kecanduan dan kembali menjalani kehidupan yang lebih sehat.
4. Kampanye Sosial Berkelanjutan
Sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pornografi dan kekerasan seksual harus digalakkan di seluruh daerah Kalimantan Barat. Kampanye ini harus melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap perlindungan anak-anak.
