Otonomi Sulawesi dan Persaingan (1946-1949)

Sejak tanggal 15 Oktober 1946, Tana Toraja yang meliputi wilayah Rantepao-Makale telah memiliki badan pemerintahan sendiri yang namanya Tongkonan Ada dan berkedudukan di Makale. Pada tanggal 16 September 1946, 30 orang kepala distrik telah memilih tujuh orang yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Ketujuh pemuka masyarakat Tana Toraja tersebut adalah Laso Rinding (Puang Sangalla), A. D. Andilolo (Puang Makale), Sesa Tandirerung (Kesu), Isak Tandirerung (Ulusalu, Se'seng, Malimbong), Herman Saba (Madandan), Salu Rapa (Nanggala), dan Jusuf Sarungu (Pangala). Tiga pemuka masyarakat tersebut menganut agama suku Aluk Todolo, sedangkan empat orang beragama Kristen. A. D. Andilolo, kepala distrik Makale, menjadi kepala pemerintahan Tana Toraja, sekaligus diangkat menjadi ketua Tongkonan Ada. Ternyata, pengangkatannya memunculkan kembali persoalan klasik dalam masyarakat Toraja, yaitu masalah rivalitas antara Makale-Rantepao.

Di kalangan elite tradisional Tallu Lembangna terdapat semacam 'perasaan unggul' apabila berhadapan dengan pemuka masyarakat daerah lain di Tana Toraja . Pengangkatan Andilolo sebagai kepala pemerintahan di Tana Toraja seakan-akan hendak melegitimasi anggapan tersebut. Andilolo membuat para pemuka masyarakat Tana Toraja tersinggung manakala dalam suatu upacara adat ia mengenakan songko Bone (songko sejenis penutup kepala). Dalam pandangan para kepala distrik dan pemuka masyarakat Tana Toraja hal itu sengaja dilakukan oleh Andilolo untuk menunjukkan supremasinya atas para kepala distrik dan pemuka masyarakat yang lain. Hal ini memberi kesan bahwa Andilolo berusaha untuk menjadi seorang raja dengan mendirikan sebuah kerajaan baru. Selain itu, para kepala distrik beranggapan bahwa adalah tidak patut mengenakan atribut dari Bone, sementara masyarakat Tana Toraja berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan orang-orang Bugis yang ada di pesisir. Dengan adanya persoalan ini, penyatuan Tana Toraja di bawah satu pemerintahan terancam menemui jalan buntu.

Pada saat pembentukan Tongkonan Ada', distrik-distrik dari Tallu Lembangna tiba-tiba membuat tandingan dengan merencanakan untuk membuat 'Tongkonan Layuk'. Hal itu dilakukan berdasarkan anggapan bahwa status sosial mereka lebih tinggi dan mengungguli daerah-daerah yang lain di Tana Toraja. Para kepala distrik dari Rantepao melihat upaya tersebut sebagai bentuk tekanan kepada Controleur Van Lijf agar mengangkat salah seorang kepala distrik dari Tallu Lembangna sebagai ketua Tongkonan Ada'. Kecemasan tersebut kemudian terbukti kebenarannya. Meskipun jumlah kepala distrik dari Rantepao melebihi jumlah kepala distrik dari Tallu Lembangna, akhirnya A. D. Andilolo tetap dipilih sebagai ketua Tongkonan Ada.

Persaingan antara Rantepao dan Makale berlanjut di sepanjang keberadaan Tongkonan Ada' selama empat tahun. Meskipun para kepala distrik dari Rantepao berhasil mencegah berdirinya Tongkonan Layuk, namun mereka tetap tidak dapat menghalangi dominasi Makale untuk memonopoli jabatan di bidang pemerintahan. Karena kecewa dengan keberadaan Tongonan Ada', ke-17 kepala distrik dari Rantepao menyatakan bahwa wilayah mereka keluar dari Tana Toraja dan kembali bergabung dengan Luwu berdasarkan formula onderafdeling yang lama. Mereka juga meminta salah seorang dari mereka menjadi controleur. Dengan demikian, secara de facto Andilolo kehilangan supremasinya atas Rantepao.