Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan contoh nyata dari upaya internasionalisasi standar pendidikan di Indonesia. SBI pada dasarnya sangat baik untuk memacu semangat sekolah negeri agar bisa meningkatkan fasilitas sebaik mungkin yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan standar mutu internasional [19]. Meskipun saat ini SBI telah dihapus, sebaiknya pemerintah tetap mengakselerasi semua sekolah memeiliki standar internasional. Hal tersebut semata-mata untuk meningkatkan daya saing bangsa dan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional
Meskipun demikian, penting untuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia dalam proses internasionalisasi ini. Pembelajaran model bilingual pada SBI menggunakan bahasa Inggris, namun diharapkan bahwa lulusan SBI tetap memiliki kepribadian dan berakar pada budaya Indonesia serta memiliki wawasan global [19].
Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Fasilitas
Kemitraan antara pemerintah dan swasta (KPS) menjadi salah satu inovasi penting dalam upaya pemerataan fasilitas pendidikan. KPS merupakan hubungan kelembagaan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dengan bagian tanggung jawab yang disepakati bersama [20].
KPS telah diidentifikasi sebagai pendekatan yang efisien untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan saat ini [20]. Melalui KPS, pemerintah dapat memanfaatkan pendanaan yang dimiliki oleh pihak swasta untuk membayar layanan pendidikan, sehingga akan mendorong perubahan yang cepat, berkelanjutan, dan sistemik untuk memberikan layanan yang berkualitas [20].
Di Kota Tasikmalaya, misalnya, konsep KPS belum dipahami dengan baik, padahal bila diterapkan dengan benar, KPS dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik di bidang pendidikan [20].
Untuk mengoptimalkan implementasi KPS dalam pemerataan fasilitas pendidikan, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemangku kepentingan, khususnya dari kepala daerah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemberian pelayanan di bidang pendidikan dapat melibatkan sektor swasta dan masyarakat sebagai pendukung [20].
Dengan adanya inovasi-inovasi ini, diharapkan pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia dapat terwujud, sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang ekonomi atau lokasi geografis mereka.
Kesimpulan
Ketimpangan fasilitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai pemerataan pendidikan. Perbedaan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan memiliki pengaruh langsung pada kualitas pendidikan dan akses belajar bagi siswa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama memperbaiki infrastruktur pendidikan di seluruh negeri.
Inovasi dalam pendidikan, seperti pemanfaatan teknologi dan kemitraan pemerintah-swasta, membuka peluang baru untuk memperkecil kesenjangan fasilitas pendidikan. Dengan terus mendorong investasi di bidang pendidikan dan meningkatkan standar sekolah secara nasional, Indonesia dapat bergerak maju menuju sistem pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Hal ini pada akhirnya akan membantu mengembangkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global dan mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
