HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila

Dalam politik, kelompok kemasyarakatan sangatlah penting, yakni:

• Sebagai pelaksana sosialisasi.
• Sebagai penghimpun personal yg berserakan.
• Sebagai tempat menyampaikan formulasi kebijakan, keempat sebagai dialog politik.

Organisasi kemasyarakatan yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berperan aktif dalam mengontrol politik. Pertama, sejarah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  yg berbanding lurus dengan kemerdekaan Indonesia. Kedua, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  ambil bagian dalam kebijakan pemerintah (baik mendukung atau menolak). Ketiga, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)  memiliki sikap yg berbeda dalam penetapan asas tunggal pancasila.

Perjalanan sejarah Himpunan Mahasiswa Islam, dari berdirinya sampai periode akhir 1970-an sikap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tetap akomodatif terhadap pemerintah. Contohnya Nasional Islam Komunis atau NASAKOM-nya Soekarno dan perpindahan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Akan tetapi periode awal 1980-an Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berbalik arah, dari yang dulunya akomodatif menjadi oposisi terhadap pemerintah yang bisa dilihat sampelnya pada momen ditolaknya azas tunggal pancasila pada 17 juli 1985.

Abdul Ghofur (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) pada saat itu memberi izin Kongres XV tahun1983 di Medan (dikenal dengan Kongres Perjuangan) dengan syarat menerima azas tunggal pancasila namun di tolak oleh sebagian besar peserta. Kemudian pada Kongres XVI tahun1986 di Padang, beberapa cabang besar membentuk Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) untuk mengamankan asas Islam sedangkan Himpunan Mahasiswa Islam-Dipo (yang diakui pemerintah) merubah azas ke pancasila yang sebelumnya islam.

• Periode 1947-1949

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) didirikan pada 5 Februari 1947 di Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta (yang kemudian berubah nama menjadi Univeritas Islam Indonesia), yang pada saat itu belum adanya organisasi mahasiwa islam. Pemrakarsa adalah Lafran Pane. Pada kongres Pelajar Islam Indonesia (PII) di Ponorogo pada 6 November 1947 Lafran Pane tampil dengan membawa gagasan "Sebagai alat mengajak mahasiswa-mahasiswa mempelajari, mendalami ajaran islam agar mereka kelak sebagai calon sarjana, tokoh masyarakat maupun negarawan, terdapat keseimbangan tugas dunia-akhirat, akal-kalbu, dan iman-ilmu pengetahuan, yang sekarang ini keadaan kemahasiswaan di Indonesia diancam krisis keseimbangan yang sangat membahayakan, karena sistem pendidikan Barat. Islam harus dikembangkan dan disebarluaskan di kalangan masyarakat mahasiswa di luar di Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta (STI). Apalagi Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) secara tegas menyatakan berdasarkan non-agama".

Orde Baru Soeharto berusaha menekan ideologi politik, sosial, dan agama yang tidak berafiliasi dengan rezim, salah satunya yang berasa adalah tekanan kepada umat islam. Kebijaakan rezimentasi politik adalah kegagalan Orde Lama Soekarno penyebabnya adalah pertentangan ideologi, multipartai, dan plural. Sistem demokrasi pancasila Orde Baru Soeharto ditandai dengan akumulasi kekuasaan di lembaga pemerintahan. Pola pembuatan policy yang berperan adalah lembaga kepresidenan, birokrasi, teknokrat, dan militer. Sedangkan lembaga/organisasi sosial non-pemerintah mengalami tekanan dengan kebijakan presiden.

Sebenarnya Umat islam ikut andil peralihan kekuasaan, namun berjalannya sejarah umat islam disingkirkan dengan bukti partai islam yang saat itu terbentuk.

• HMI 1980-an

Pada tahun 1980an Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sangat menonjol perihal kajian keislaman dan implementasinya. Islamisasi tersebut makin kental setelah dirumuskannya Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai sumber acuan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan penaataan perkaderan sebagai proses islamisasi. Tahun 1970-1980-an Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dihadapkan pada kenyataan sistem Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang tidak menguntungkan dalan perkaderan. Hasilnya adalah lokakarya perkaderan yang menghendaki perubahan sistem perkaderan yang ada di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan 7 elemen dasar: agama, kemanusian, masyarakat, alam, keadilan, akhlak dan sekolah.

Tahun 1971 Kongres XII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sudah ada usulan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi percontohan menerima azas tunggal pancasila, namun diterima hanya dengan mencantumkan sila-sila pancasila didalam mukhodimah. Kongres XV Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 22-29 Mei 1983 di Medan, diwarnai tegangnya antara peserta kongres yg akhirnya membawa penolakan azas tunggal pancasila dan kongres ini dipilihkan Harry Azhar Aziz sebagai formatur 1983-1985.

• Pertemuan ciloto

Pertemuan di Ciloto merupakan penyelenggaraan sidang Majelis Pengawas dan Konsultas (MPK) 2 dan Sidang Pleno 3 Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) 2-6 April 1975 di Ciloto Jawa Barat. Terdapat 2 kelompok yang berbeda pendapat dalam memandang Azsas tunggal Pancasila. Pertama. Ketua Umum Harry Azhar Aziz. Kedua, Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultas (MPK) Sahar L. Hasan, setelah sidang Majelis Pengawas dan Konsultas (MPK) 2 dan Pleno 3 Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI).