Mohon tunggu...
Muhardi
Muhardi Mohon Tunggu... Freelancer - Penulis

Menulis agar abadi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Sumbar Tak Cocok Jadi Daerah Istimewa Minangkabau

24 Maret 2021   11:53 Diperbarui: 24 Maret 2021   12:24 224
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Provinsi Sumatera Barat selama ini terkenal dengan keberagamannya banyak suku bahkan agama hidup berdampingan disini , mulai dari mayoritas suku minangkabau, mandailing, jawa, tionghoa bahkan mentawai. Sumatera Barat sendiri memang tidak bisa di lepaskan dengan sejarah minangkabau, daerah ini banyak di perjelas pada kepemimpinan Adityawarman yang merupakan salah satu tokoh penting Minangkabau. Keberadaan Minangkabau secara dominasi memang lebih kuat dibanding suku lain, namun perlu di ingat keberadaan suku lain tersebut juga sudah begitu lama di negeri ini.

Beberapa waktu lalu ada pengusulan perubahan nama provinsi sumatera barat menjadi daerah istimewa minangkabau yang di usulkan tokoh-tokoh Sumbar tentu menimbulkan perbedaan pandangan dimasyarakat ada yang setuju ada pula yang tidak. Penolakan sudah terjadi salah satunya dari tokoh pemuda Mentawai karna menganggap mentawai tidak cocok dan bukan suku minang. Sama hal beberapa wilayah yang lain nya yang kini hidup berdampingan dengan suku yang berbeda salah satunya Pasaman, 2 suku besar yaitu minang dan mandailing sudah hidup berdampingan ratusan tahun lamanya apakah harus di kesampingkan juga..

Saya menilai urgensi perubahan nama provinsi ini pun tidak teralu penting ,untuk eksistensi orang luar pun sudah mengenal bahwa tanah minangkabau itu di Sumatera Barat,serta di artikel-artikel sudah banyak yang menjelaskan soal minangkabau. Kementrian dalam negeri juga telah mengatakan bahwa jika terjadi perubahan cukup banyak pula nanti perubahan administrasi, mulai dari administrasi kependudukan hingga yang lainnya . Itu membutuhkan biaya yang amat besar di tambah lagi negara saat ini sedang defisit anggaran dan tidak memungkin mengucurkan anggaran untuk perubahan status ini.

Kita apresiasi niatan tokoh-tokoh di Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2 DIM) yang telah menyelesaikan naskah akademik dan sudah di ajukan ke DPR ,namun harapannya dapat di pertimbangan lagi pakailah azas kesetaraan untuk semua suku di Sumatera Barat ini, kita menjujung tinggi keberagaman yang rukun di tanah minangkabau ini . 

Adapun Saran saya dalam pembahasan ini melibatan Pemuda, Kampus serta tokoh dari berbagai suku di Sumatra Barat supaya apapun hasilnya di kemudian hari
tidak memuncukan gejolak di masyarakat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun