Krisis energi beberapa bulan terakhir menjelang akhir tahun 2021 menjadi perhatian dunia secara serius. Krisis energi yang melanda negara-negara industri besar sebagai penggerak ekonomi dunia seperti Amerika, China, dan India. Krisis ini membuat kegiatan perekonomian dunia mengalami kontraksi yang cukup besar dan mengganggu arus barang.
Krisis energi ini bermula dari krisis batubara sebagai sumber untuk menghasilkan listrik pada PLTU diberbagai negara-negara industri tersebut. Krisis batubara ini otomatis mengganggu keberlangsungan pasokan listrik yang sangat dibutuhkan oleh industri dalam kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan luar negeri.
Hal ini menjadi tanda yang sangat jelas bagi Indonesia yang juga ketergantungan dalam penggunaan batubara dalam proses menghasilkan listrik.Â
Akhir tahun 2021 target PLN merealisasikan pasokan 70.3 juta ton batubara untuk kebutuhan nasional. Karena biaya yang diperlukan untuk menghasilkan listrik dari batubara sangat murah dibanding dengan sumber energi listrik yang lain seperti minyak dan gas.
Upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan energi terus menerus dikerjakan Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi pembangkit listrik.
Setidaknya ada delapan strategi yang dilakukan Pemerintah, antara lain pengembangan smart grid, revisi grid code, pengembangan PLTS Atap, dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai EBT. Di samping itu, menurut Ida, Pemerintah mendorong cofiring PLTU dengan biomassa, serta dedieselisasi atau konversi pembangkit listrik diesel ke pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan.
Upaya pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendorong transisi energi dari pembangkit berbahan bakar fosil menuju pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) diharapkan tidak salah arah.
Apakah Indonesia sudah diambang krisis energi? Menurut berbagai pihak, sepertinya kita belum akan sampai pada tingkat krisis energi. Kecuali minyak, cadangan energi kita masih banyak, bahkan berlimpah, terutama EBT. Jika EBT ini dikembangkan, maka sumber energi kita akan selalu mencukupi dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Akselerasi pemanfaatan EBT, pasar baru EBT tersebut dilakukan melalui program renewable energy base industry development (rebid) dan renewable energy base on economic development (rebed). Apabila akselerasi pemanfaatan EBT tidak berjalan dengan baik, Indonesia akan menuju negara importir migas disamping tak ada eksplorasi dan produksi baru gas nasional
Pemerintah telah berupaya menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembelian energi listrik energi terbarukan. Dalam Perpres ini akan mengatur harga EBT yang didasarkan kepada aspek keekonomian dari teknologi EBT itu dan juga berdasarkan lokasi energi terbarukan itu akan dibangun, harganya akan berbeda dan harga yang sudah dimasukan dalam rancangan Perpres ini lebih menarik untuk memberikan daya tarik kepada pelaku bisnis untuk datang berinvestasi ke Indonesia.
Perlu Tindakan yang serius dan jangka panjang dalam menjaga stabilitas energi, otot industri harus terus bergerak demi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi nasional ditengah perlombaan kemajuan teknologi diseluruh dunia.Â
