IKN Nusantara, Perubahan atau Perusakan?

Penting untuk memahami bahwa tingginya tingkat korupsi dan polemik seputar penamaan "Nusantara" tidak hanya mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), tetapi juga menyoroti kebutuhan akan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Isu korupsi menjadi sorotan utama karena masyarakat merasa bahwa penanganan kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan sepenuhnya menciptakan ketidakpercayaan terhadap integritas pemerintah. 

Ketidakpastian dan polemik terkait penamaan "Nusantara" menjadi cerminan pentingnya mengakomodasi aspirasi dan preferensi masyarakat dalam proses pembangunan IKN. Meskipun mungkin terlihat sebagai hal kecil, namun penamaan ini memiliki dampak simbolis yang signifikan dalam membentuk identitas dan karakter Ibu Kota baru. Pemerintah perlu memahami bahwa menerima masukan masyarakat, bahkan dalam hal-hal yang mungkin dianggap sepele, dapat membentuk rasa memiliki dan dukungan yang kuat dari publik. Seluruh kompleksitas yang muncul menunjukkan bahwa perpindahan IKN bukan hanya sekadar proyek infrastruktur fisik, tetapi juga sebuah perubahan sosial dan kultural yang melibatkan keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat, dan upaya pemerintah untuk membangun kepercayaan. 

Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan komprehensif yang memperhitungkan seluruh aspek, mulai dari isu korupsi hingga keinginan masyarakat terhadap identitas Ibu Kota baru, guna memastikan bahwa perpindahan IKN tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga mendapatkan dukungan dan penerimaan luas dari masyarakat.