Dana Aspirasi untuk Rakyat Atau untuk Wakil Rakyat?

Oleh : Muhammad Yasin Fadilah

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta

Dana aspirasi merupakan dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk menunjang kegiatan DPR/DPRD sebagai salah satu laporan masyarakat atau rakyat terkait permasalahan masyarakat seperti infrastruktur dan suprastruktur yang ada di daerah  pemilihan kandidat DPR/DPRD tersebut. Untuk nantinya dilaporkan kepada pemerintah dan diselesaikan dengan cepat dan tindak. Akan tetapi, Persoalan Dana Aspirasi Anggota DPR yang cenderung melihat kepada keuntungan pribadi sementara, dimana dana aspirasi yang diberikan untuk rakyat ini sangat rentan akan disalahgunakan. Seperti masyarakat membutuhkan jalan lingkungan yang menunjang aktivitas masyarakat agar mempermudah akses transportasi, dsb.

Pemanfaatan dana aspirasi yang dimiliki oleh dpr saat ini sangat tidak berimbas positif untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak menunjang kegiatan dpr/dprd untuk melakukan pembangunan. Justru ini akan mempunyai kendala baru atau berbagai macam masalah akan muncul ketika dana aspirasi ini tidak sesuai porsinya. Artinya, dana aspirasi ini ketika dilebih-lebihkan akan membuat permasalahan baru yang justru membuat banyaknya anggota dpr yang terjerat korupsi karna dana aspirasi tersebut. Banyak anggota dpr menyangkal bahwa dana aspirasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dsb. Memang ketika pemerintah atau eksekutif tidak tanggap melihat keadaan masyarakat dana aspirasi tersebut merupakan pilihan atau opsi untuk menunjang keterkurangan kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dsb. Akan tetapi jumlahnya tidak fantastis, perlu banyak pertimbangan yang harus dimatangkan. Apalagi disaat ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk, wakil rakyat harusnya melihat dengan objektif bahwa permasalahan masyarakat saat ini sangat kompleks. Perlu penetrasi atau terobosan-terobosan yang baru dari wakil rakyat dan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian Indonesia yang sangat terpuruk. Akan tetapi, semakin terlihat bahwa kinerja dpr sangat bersifat subjektif/ selain itu, hanya mementingkan dan menguntungkan pribadi dan partai saja. Hal ini merupakan cermin dari tidak adanya check and balances antara pemerintah dengan dpr. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi beserta golongan nya saja. Akan tetapi kepentingan rakyat semakin lama semakin terabaikan. Kita perlu pemimpin yang mampu melerai dan mengatasi masalah satu demi satu, setidaknya bisa meminimalisir terjadinya permasalahan yang membuat rakyat kecewa. Terima Kasih 

 

Bangkit Indonesiaku, disana beta lahir. Maka dengan sepenuh hati dan keikhlasan beta bala mati-matian.