Solusi Penyelesaian Permasalahan Utang Piutang

Permasalahan hutang piutang merupakan suatu perkara yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, bahkan kadang permasalahannya berujung keributan atau bahkan penganiayaan dan sampai dibawah ke pengadilan, disebabkan belum adanya sikap tanggung jawab atau itikad baik oleh pihak yang berutang (Debitur) untuk melunasi piutangnya terhadap Pemberi Pinjaman (Kreditur).

Lantas, apakah ada solusi yang tepat untuk penyelesaian permasalahan hutang piutang? 

Dalam Penyelesaian Permasalahan hutang piutang yang disebabkan belum adanya sikap tanggung jawab atau itikad baik oleh Debitur, dapat diselesaikan dengan beberapa upaya, sebagai berikut;

• Pertama, kita dapat melakukan Pendekatan Persuasif, solusi ini bisa dilakukan sebelum melakukan penagihan, berupa; pendekatan, menunjukkan sikap ramah dan bersahabat. Hal ini mengingat, karena kita sedang berhadapan dengan pihak yang mungkin sedang mengalami gangguan emosional dan sensitif untuk ditagih, atau kesulitan dalam bidang finansial. 
• Selanjutnya, setelah melakukan pendekatan, kita dapat memulai melakukan upaya NEGOSIASI, untuk berupaya menemukan solusi, dengan fokus pada kepentingan apa yang diinginkan oleh Debitur, dengan pendekatan porblem solving kemudian ciptakan opsi dan win-win solution.
• Apabila upaya NEGOSIASI gagal, maka dapat dilakukan upaya MEDIASI dengan dibantu oleh pihak ketiga (pihak yang netral) yaitu MEDIATOR, untuk melakukan perundingan dalam memperoleh kesepakatan antara Para Pihak (Kreditur dan Debitur), dengan fokus pada penyelesaian perselisihan, dengan cara Renegosiasi kontrak / Restrukturisasi hutang (penyusunan ulang kontrak/perjanjian).
• Apabila upaya tersebut masih gagal, maka Kreditur dapat mengingatkan debitur untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, dengan memberikan kesempatan kepada pihak debitur membayar hutangnya, melalui Surat Peringatan atau biasa dikenal dengan sebutan Somasi. Didalamnya, terdapat pernyataan resmi tentang pelanggaran yang dilakukan serta tuntutan Kreditur sebagai pihak penagih hutang. Namun, apabila tahapan ini gagal lagi, mka ada tahapan yang dapat kita tempu sebelum mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, yaitu penyelesaian di luar lingkup pengadilan umum yaitu melalui ARBITRASE. 
• Penyelesaian melalui Arbitrase dapat dilakukan walaupun dalam perjanjian tidak tercantum penyelesaian Arbitrase, perjanjian dibuat tersendiri/terpisah setelah timbulnya sengketa) (Pasal 1 angka 3 UU 30/1999). Dalam upaya ini, para pihak yang bersengketa memberikan kewenangan kepada pihak arbiter, sebagai pihak yang profesional independen, dan berpengalaman, untuk menentukan solusi secara adil dan mengikat. Dimana, membutuhkan waktu selama 180 hari untuk penyelesaian.
• Penyelesaian melalui gugatan perdata
  Penyelesaian melalui GUGATAN SEDERHANA (Perma No.4/2019) dengan ketentuan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Khusus, dan nilai kerugian tidak lebih dari 500 juta rupiah, dengan waktu penyelesaian max. 25 hari, sejak sidang pertama. 
• Penyelesaian melalui GUGATAN BIASA, dengan adanya unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur, serta terdapat masalah yang kompleks dengan nilai tuntutan yang besar.
• Penyelesaian melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga, apabila Debitur memiliki potensi untuk melunasi piutang, dengan ketentuan minimal terdapat 2 Kreditur, mengutamakan restrukturisasi hutang, menyusun ulang kewajibannya untuk membayar hutang-hutang tersebut, melalui perjanjian yang baru bersama dengan kreditur.
• Penyelesaian melalui KEPAILITAN, apabila debitur tidak mampu lagi membayar utang, dengan fokus utamanya yakni melakukan likuidasi atas aset-aset debitur yang nantinya akan digunakan untuk melunasi hutang.

Namun, Apabila terdapat unsur-unsur pidana seperti penipuan, penggelapan, hingga pengancaman, maka Kreditur dapat membuat laporan ke pihak kepolisian (ada unsur keinginan berbuat jahat (mens rea). Namun, penyelesaian perkara melalui jalur pidana ini membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang, dimana terdapat tahapan dari Kepolisian berupa pemeriksaan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, yang selanjutnya mengarah ke pengadilan, hingga banding dan kasasi jika diperlukan.