Siapalah Risma sebelum tahun 2010? Warga Surabaya bahkan tak semua fasih mengeja nama lengkapnya: Tri Rismaharini.
Risma memang pernah menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya Kota Surabaya. Tapi apalah posisi Kepala Dinas DKP itu? Di level Pemerintahan Kota atau Kabupaten, posisi ini selevel di bawah Sekretaris Kota/Daerah, dan kendati setara tapi kalah pamor dengan posisi Asisten Walikota serta Kepala Dinas “basah” seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan.
Risma juga tak punya afiliasi dan cantolan partai politik yang kuat. Dia tak terlahir dari rahim partai politik manapun, tak juga pernah diasuh oleh Ormas atau kelompok kepentingan tertentu. Dia cuma PNS biasa yang meniti karir dari staf biasa.
Atau mungkin karena wajah dan sosoknya yang enak dipandang jika dipajang di foto berbingkai? Walah…Risma tuh tipikal wajah emak-emak kebanyakan: selalu berkerudung grosiran, serta wajahnya yang tembem itu nyaris tak pernah dipoles dengan riasan berlebih. Mengingatkan aku dengan wajah emakku di kampung.
Lantas, apa sebenarnya kalkulasi politiknya sehingga PDI-P, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mengusung Risma yang berpasangan dengan Bambang DH dalam pemilihan Walikota tahun 2010 silam?
Sulit sekali dicerna alasan sebenarnya dibalik keputusan PDI-P mendaulat Risma sebagai calon Walikota Surabaya. Sebab sekali lagi, Risma bukanlah siapa-siapa. Dia memang punya prestasi sebagai kepala dinas. Tapi rasanya, tak cukup sekedar prestasi untuk bisa mendapatkan restu dari petinggi partai.
Tapi justru karena itulah, publik lalu menerka, mengulik lalu coba menterjemahkan skenario dibalik penunjukan Risma sebagai calon Walikota Surabaya.
Adalah Bambang Dwi Hartono yang dianggap sebagai dalang dari skenario ini. Politisi ulung PDI-P ini sebenarnya adalah petahana Walikota Surabaya 2 periode. Tak genap 2 periode sebenarnya, sebab pada periode pertama, Bambang DH hanyalah pelanjut jabatan Walikota Soenarto Soemoprawiro yang undur karena kesehatan.
Undang-undang menjadi ganjalan bagi Bambang DH untuk mencalonkan diri lagi sebagai Walikota. Upayanya menggugat aturan yang membatasi petahana 2 periode untuk mencalonkan diri telah dilakukan. Alasannya, dia tak penuh 5 tahun menjabat di periode pertama. Tetapi, MK tak mengabulkan gugatannya, sehingga ambisi Bambang DH untuk memperpanjang trah kekuasaannya pun pupus.
Tak habis akal, para politisi PDI-P lalu bersepakat mensiasati aturan dengan mem-plot Bambang DH sebagai calon Wakil Walikota. Hitung-hitungan di atas kertas sudah sangat jelas; sebagai petahana dan petinggi PDI-P Jawa Timur, Bambang DH dianggap masih laik jual dan punya mesin politik yang kuat .
Nah, pertanyaan yang menggelitik, siapa yang digadang sebagai calon walikota bagi warga kota berpenghuni sekitar 3 juta jiwa ini?
