Menghindari Politik Uang Jelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi

Tanggal 27 November 2024 merupakan momentum penting bagi warga Kota Sukabumi dalam memilih calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi. Pemilihan kepala daerah seharusnya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif, mengelola sumber daya dengan bijak, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Namun, di balik semangat demokrasi yang seharusnya bersih, ada ancaman serius yang mengotori proses tersebut yaitu "politik uang".

Politik uang adalah praktik yang kerap muncul dalam pemilihan kepala daerah. Fenomena ini terjadi ketika calon atau tim sukses memberikan uang, barang, atau janji-janji kepada pemilih dengan harapan dapat mempengaruhi pilihan mereka di hari pemungutan suara. 

Praktik ini sudah sering diungkapkan dan dipandang sebagai pelanggaran hukum baik pemberi ataupun penerima politik uang, aturan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Oleh karena itu, pemilihan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada tahun ini, haruslah bebas dari politik uang demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

Ancaman bagi Kualitas Pemilihan

Salah satu dampak besar dari politik uang adalah terdistorsi-nya tujuan utama pilkada, yaitu memilih pemimpin yang berkualitas berdasarkan visi, integritas, dan kapasitas para calon Wali Kota untuk memimpin Kota Sukabumi. 

Ketika politik uang menjadi dominan, pemilih tidak lagi memilih berdasarkan program dan rekam jejak para calon, tetapi semata-mata karena faktor materi yang diterima. Hal ini mengarah pada praktik demokrasi yang tidak sehat, di mana para pemilih memilih berdasarkan keuntungan sesaat, bukan berdasarkan pertimbangan yang matang tentang siapa yang paling mampu membangun Kota Sukabumi ke depan.

Politik uang juga berpotensi merusak integritas pemimpin yang terpilih. Bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menang dengan cara yang tidak fair yakni dengan bantuan uang atau barang dari pihak tertentu cenderung merasa berkewajiban untuk "balas jasa". 

Hal ini membuka ruang bagi praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengabaian kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, kebijakan publik yang diambil tidak lagi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi lebih kepada upaya untuk mengembalikan "modal" yang telah dikeluarkan selama kampanye.

Politik Uang dan Ketimpangan Sosial

Salah satu sisi gelap dari politik uang ialah memperburuk ketimpangan sosial di masyarakat. Mereka para calon yang memiliki akses untuk mendapatkan dana besar atau kekuatan finansial lebih mudah menguasai proses pemilihan. 

Pemilih yang seharusnya memiliki hak suara yang setara, malah dipengaruhi oleh iming-iming uang atau barang. Ini tentu merugikan warga yang lebih miskin atau mereka yang lebih mementingkan kualitas daripada materi.

Bagi calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang tidak memiliki dana besar, tantangan untuk bersaing menjadi sangat berat. Politik uang menghalangi mereka para calon yang berkualitas namun terbatas dari sisi finansial untuk terjun dalam kontestasi politik. 

Akibatnya, hanya mereka yang punya uang yang dapat mendominasi pilkada, sementara calon yang lebih berkompeten tapi kekurangan dana tidak mendapat tempat yang layak. Ini adalah ketidakadilan yang harus dihindari, terutama di Kota Sukabumi yang sangat membutuhkan pemimpin dengan kapasitas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat untuk lima tahun ke depan.

Pemilih yang Cerdas

Kota Sukabumi merupakan kota yang penuh potensi dan memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Kota Sukabumi untuk menyadari bahwa memilih pemimpin bukanlah soal keuntungan sesaat, melainkan soal masa depan KotaSukabumi. Kesadaran akan pentingnya memilih dengan hati nurani harus dibangun sejak dini, supaya masyarakat tidak mudah terjebak dalam godaan politik uang. 

Pemilih yang cerdas dan tahu tujuan jangka panjang dari proses demokrasi akan lebih memilih calon yang memiliki visi jelas, rekam jejak yang baik, dan kemampuan untuk memimpin dengan adil dan transparan.

Pendidikan politik yang lebih intensif di kalangan masyarakat Kota Sukabumi juga menjadi langkah penting. Masyarakat harus tahu bahwa politik uang bukan hanya merusak kualitas pemilihan, tetapi juga bisa menghambat pembangunan yang seharusnya berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyat. 

Mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang akan membantu menciptakan pemilih yang lebih rasional dan berpikir panjang, bukan yang hanya terfokus pada keuntungan material sesaat. Tentu, hal ini selaras apa yang biasa dikampanyekan oleh KPU dan Bawaslu kepada masyarakat tentang bahanya praktik politik uang. Hal itu, menjadi tolak ukur dan dasar bagi masyarakat Kota Sukabumi dalam memilih para calon pemimpin Kota Sukabumi.

Peran Pemerintah, Penegak Hukum, dan Partai Politik

Pemerintah Kota Sukabumi, bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus memperketat pengawasan terhadap praktik politik uang. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapa saja yang terbukti terlibat dalam politik uang sangat penting untuk memberikan efek jera. 

Jika calon Wali Kota atau Wakil Wali kota terbukti memberikan suap atau imbalan dalam bentuk apapun, sanksi yang jelas dan tegas harus diterapkan, mulai dari mendiskualifikasi hingga hukuman pidana.

Di sisi lain, partai politik juga harus berperan aktif dalam menjaga integritas pemilihan harus bisa memastikan bahwa para calon yang diusung adalah para kader yang berkompeten, memiliki visi untuk pembangunan Kota, meningkatkan kesejahtraan masyarakat Kota Sukabumi dan tidak menggunakan cara-cara curang untuk meraih suara.

Wujudkan Kota Sukabumi yang Bersih dan Maju

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi pada tahun ini harus menjadi momentum untuk mewujudkan demokrasi yang lebih bersih dan berintegritas. Politik uang bukan hanya merusak kualitas pemilihan, tetapi juga menghambat pembangunan yang berkelanjutan. 

Masyarakat Kota Sukabumi harus diberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin yang tepat, yang berbasis pada kemampuan dan integritas, adalah langkah pertama untuk memastikan Kota Sukabumi berkembang menjadi lebih baik.

Kita semua, sebagai bagian dari masyarakat Kota Sukabumi, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga agar pilkada berjalan dengan adil dan transparan. Mari kita tolak politik uang dan pilih pemimpin yang benar-benar dapat membawa perubahan positif bagi Kota Sukabumi, bukan hanya bagi kelompok atau individu tertentu. Dengan begitu, kita dapat memastikan masa depan Kota Sukabumi yang lebih baik, dengan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.