Pemerintah Pun Perlu Melek Teknologi
Beberapa waktu lalu, detik.com melansir berita tentang jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 50 juta pengguna. Namun yang patut disayangkan, para pengguna kebanyakan hanya menggunakan internet sebatas untuk motif sosial. Berkembangnya situs jaringan sosial berbasis internet membuat masyarakat Indonesia berbondong untuk melek teknologi terutama berbasis internet. Pengguna jaringan sosial di Indonesia mencapai lebih dari 40juta akun. Ini kembali membuktikan bahwa motif masyarakat Indonesia menggunakan internet hanya untuk kebutuhan sosial. Mungkin karena culture Indonesia yang penuh dengan keramahtamahan sehingga social networking menjadi salah satu pilihan dalam berhubungan dengan individu lain.
Derasnya arus teknologi bukan hanya membawa dampak positif tapi juga membawa dampak negatif. Di China, para manajer sibuk untuk membuat sistem agar para karyawan mereka tidak dapat mengakses facebook dan akun sosial networking lainnya. Ternyata langkah itupun disambut baik oleh pemerintah dengan menutup akses penduduk China menuju website social networking nomor satu dunia, facebook. Dan tidak diragukan lagi, ternyata memang produktifitas makro ekonomi China menjadi raksasa Asia. Bahkan dengan langkah kecil yaitu menutup akses facebook kepada para penduduk China. Berbeda dengan Indonesia, yang justru didukung oleh menteri terkait dengan memberikan contoh untuk membuka akun social networking berupa twitter. Mungkin maksud agar masyarakat Indonesia bisa lebih melek teknologi dengan leadership by example.
Teknologi diciptakan agar dapat mempermudah dan mencapai hasil efisien dari setiap aktifitas. Teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini lebih baik dimanfaatkan untuk memudahkan kita mendapatkan informasi atau bahkan memproses semua kebutuhan. Langkah ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat berbagai aktifitas pemerintahan semakin mudah. Di Indonesia, pemerintah sudah mulai merubah cara-cara konservatif dengan langkah dinamis yaitu penerapan teknologi. Seperti Electronic Procurement System (EPS) yang membantu departemen dan satuan setingkat departemen untuk melakukan pembelanjaan barang dan jasa yang sudah diterapkan walau banyak kekurangan. Tujuan EPS tak lain adalah sebagai sarana meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam membuat sistem birokrasi pemerintahan semakin efektif dan efisien, juga menurunkan tingkat manipulasi dalam setiap keputusan tender yang dilakukan oleh jajaran pemerintah. Bukan berarti tanpa celah, karena sebaik apapun teknologi dan sistem yang diterapkan jika terdapat unsur manusia maka kecurangan masih terjadi. Maka lihatlah, begitu banyak berkas pengaduan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebabkan adanya kecurangan dalam sistem dan aturan main yang berlaku apalagi pada aktifitas aliran kas Negara. Dimana ada gula, selalu ada semut yang siap menikmatinya.
Peningkatan efisiensi diharapkan dapat terjadi disemua penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa waktu lalu, presiden SBY melakukan teleconference dengan jajaran menteri saat berada diluar negeri, ini adalah salah satu langkah positif. Namun begitu banyak aktifitas penting penyelenggaraan pemerintahan yang harus dikonversikan pada aktifitas berbasis teknologi tentunya dengan anggaran yang terbilang besar. Pada level lembaga Negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki hajat untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) dari pusat hingga daerah sampai pada daerah tingkat dua. Mari kita hitung bersama. bagi setiap penduduk di Indonesia, mereka dapat menyalurkan hak suara mereka bagi tiga level pemerintahan yaitu: pusat, daerah tingkat satu dan daerah tingkat dua. Pemilu nasional tingkat pusat, terdapat 3 jenis surat suara yaitu: surat suara presiden, DPR-RI, DPD, DPRD (tingkat satu dan tingkat dua). Dalam pemilu lalu, biaya pencetakan dan distribusi (rata-rata) sekitar Rp.3000 per pemilih (berdasarkan pagu agunan tender surat suara), lalu terdapat sekitar 125juta pemilih.
PEMILU : Rp.3000 per pemilih x 125.000.000 pemilih =Rp.375.000.000.000
PILKADA : Rp. 1000 per pemilih x 125.000.000 pemilih = Rp.125.000.000.000
Total anggaran surat suara =Rp.375.000.000.000 + Rp.125.000.000.000 = Rp.500.000.000.000 atau 500 miliar rupiah.
Beginilah anggaran yang digelontorkan oleh rakyat hanya untuk pesta demokrasi yang sebetulnya tidak menambah kesejahteraan rakyat secara langsung. Namun ada solusi alternatif yang sudah didengungkan namun tidak juga direalisasikan. Pembuatan surat suara elektronik atau e-voting adalah salah satu solusi ampuh dalam menanggulangi permasalah yang seringkali dihapadi dalam pemilihan umum selain efisiensi biaya yaitu tingkat kecurangan (manipulasi suara) dan risiko surat suara rusak. Di Amerika Serikat, Negara yang telah menerapkan e-voting biaya per pemilih cenderung murah hanya Baru saja mahasiswa Universitas Indonesia menemukan hardware e-voting dengan biaya hanya 25% dari alat yang ada di Amerika Serikat. Namun belum ada rincian pasti berapa banyak biaya per pemilih pada e-voting. Di Jembrana, Bali, biaya pengadaan mencapai sekitar lima kali lipat untuk pengadaannya. Namun pemerintah hanya cukup menyediakan perangkat e-voting hanya sekali dalam pesta demokrasi mungkin akan ada depresiasi peralatan namun jumlahnya tidak begitu besar. Perangkat e-voting ini dapat digunakan untuk dua kali pemilihan umum baik tingkat pusat maupun daerah. Jika melihat pada keputusan Kabupaten Jembrana, yang mendapatkan lima kali anggaran untuk perangkat lunak, maka dapat diasumsikan bahwa pengganggaran untuk tingkat pusat pun dapat saja dilakukan dengan anggaran yang juga naik lima kali lipat. Sehingga anggaran yang harus dipersiapkan adalah sekitar Rp.2.5 triliun hanya untuk beberapa pesta demokrasi ke depan. Ketidakstabilan bahan baku pengadaan surat suara juga menjadi risiko KPU dan Negara sehingga mendorong adanya program penggantian metode pemilihan dari cara konservatif melalui surat suara menuju surat elektronik.
Tak hanya dalam pemilihan umum, pemerintah pun dapat pula menerapkan berbagai basis teknologi terutama diaktifitas strategis. Kependudukan misalnya, mungkin saja beberapa tahun kedepan pun pemerintah pusat dan daerah harus menggulirkan program KTP electronic bagi para penduduk. KTP elektronik memiliki berbagai benefits diantaranya adalah proses monitoring data kependudukan yang dengan validitas dan objektifitas tinggi. Dan juga dapat diintegrasikan dengan fasilitas lain seperti untuk kartu telepon, pembayaran pajak, sampai pembayaran tariff jalan tol yang sudah mulai digalakkan oleh para Bank.
Semoga Indonesia menjadi lebih baik dengan terwujudnya pemerintahan efisien dan efektif. Efisien dengan meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Negara juga efektif meningkatkan produktifitas dan mengurangi human-error dalam setiap aktifitasnya. Teknologi membuat hidup menjadi lebih mudah dan murah bukan membawa mudarat.
Mari wujudkan pemerintahan bermanfaat bagi seluruh masyarkat !
Muhammad Taufik
Department of Management
Faculty of Economics, University of Indonesia
http://www.kompasiana.com/muhammadtaufik
Government Marketing: retaining the goals through valuable service