Partai politik lokal di Aceh adalah salah satu wujud konkret dari otonomi khusus yang lahir pasca MoU Helsinki. Sebagai instrumen politik berbasis lokal, partai ini memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh, mengelola sumber daya alam secara adil, dan menjaga identitas daerah dalam bingkai NKRI.
Namun, setelah lebih dari satu dekade, peran partai politik lokal masih menghadapi tantangan besar. Banyak yang mengkritik bahwa partai ini sering terjebak dalam politik elit, jauh dari kebutuhan masyarakat. Lemahnya kaderisasi dan kurangnya pemimpin berintegritas juga menjadi kendala dalam menjawab tuntutan rakyat.
Untuk menjadi representasi sejati masyarakat, partai politik lokal perlu mereformasi internalnya, memperjuangkan isu-isu strategis seperti kesejahteraan dan pembangunan berkeadilan, serta membangun hubungan harmonis dengan pemerintah pusat. Jika langkah ini dilakukan, partai politik lokal dapat menjadi motor perubahan yang membawa Aceh menuju masa depan yang lebih baik, tidak hanya sebagai simbol perdamaian tetapi juga pelopor kemajuan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H