Mohon tunggu...
Syukri Muhammad Syukri
Syukri Muhammad Syukri Mohon Tunggu... Administrasi - Menulis untuk berbagi

Orang biasa yang ingin memberi hal bermanfaat kepada yang lain.... tinggal di kota kecil Takengon

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Gubernur Jateng Tolak Kartu Flazz Kriko

23 November 2014   06:39 Diperbarui: 17 Juni 2015   17:05 713
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1416674225352219559

[caption id="attachment_355580" align="aligncenter" width="640" caption="Panitia Kompasianival 2014 menyerahkan cenderamata kartu flazz Kriko kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo."][/caption]

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menolak dihadiahi cenderamata kartu flazz Kriko dari panitia Kompasianival 2014. Penolakan itu terjadi usai nangkring bareng kompasianer pada acara Kompasianival 2014, Sabtu (22/11/2014) di Gedung Sasono Budaya TMII Jakarta.

Ketika panitia yang diwakili Pepih Nugraha akan menyerahkan kartu flazz Kriko kepada Ganjar Pranowo, sang gubernur bertanya: apakah kartu flazz itu dijual? Kalau dijual, Gubernur Ganjar akan membelinya. Dia menolak menerima kartu itu sebagai hadiah.

“Kalau terima hadiah, itu gratifikasi, saya harus lapor KPK. Lebih baik saya beli saja,” kata Ganjar.

Sikap itu mendapat standing applaus dari para kompasianer yang hadir di gedung Sasono Budaya Taman Mini Indonesia Indah tersebut. Sikap yang ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo itu sebagai bukti bahwa dia konsisten menolak berbagai bentuk gratifikasi.

Dalam acara nangkring bareng kompasianer itu, moderator Iskandar Zulkarnaen menanyakan rumus mengelola pemerintahan ala Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Menurut Ganjar, pihaknya mengajak KPK untuk ikut mengawasi dalam rangka pembenahan birokrasidi Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya dalam urusan gratifikasi.

“Siapapun yang mengantarkan parcel, saya suruh kembalikan. Memang diawal saya menjabat gubernur, banyak yang ngantar parcel, termasuk ada dua bupati, saya suruh kembalikan,” ungkap Ganjar.

Dia mengakui, era pemerintahan sebelumnya sering menjadi bahan omongan tentang adanya setoran. Sejak dia menolak berbagai pemberian itu, tidak ada lagi setoran kepada gubernur. Dia hanya meminta kepada jajarannya untuk merespon berbagai keluhan masyarakat dengan cepat, bukan mengantar setoran.

“Para petugas itu malah bersyukur dan bisa tidur nyenyak sekarang, karena tidak ada kewajiban menyetor,” pungkas Ganjar Pranowo.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun