Mohon tunggu...
MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR
MUHAMMAD SYAIFUL ANWAR Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

Semua orang punya paradigma, stigma, dan logika yang berbeda. Kalau Anda belum bisa mengkonversikannya melalui perkataan, mari,,,,kita coba untuk ungkapkan dalam sebuah tulisan!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kabinet Merah Putih: Menyusupnya Ambisi Politik dalam Kebijakan Publik

25 Oktober 2024   08:05 Diperbarui: 25 Oktober 2024   08:05 72
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
pelantikan kabinet merah putih

Dinamika Kekuasaan

Paradigma kritis juga menyoroti dinamika kekuasaan yang muncul dari pembentukan kabinet ini. Dengan banyaknya tokoh yang memiliki latar belakang politik dan ekonomi yang kuat, ada kekhawatiran bahwa kekuasaan akan terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Ini menciptakan oligarki dalam pemerintahan, di mana keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan kepentingan elit daripada kebutuhan masyarakat luas.

Kekuatan politik dan ekonomi yang dimiliki oleh anggota kabinet dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan. Dalam konteks ini, kita harus mempertanyakan: siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan-kebijakan yang diambil? Apakah masyarakat umum mendapatkan manfaat yang sama, atau justru elit yang terus diuntungkan? Dengan kata lain, pembentukan kabinet yang gemuk ini dapat memperkuat ketidakadilan sosial dan ekonomi yang telah ada.

Alternatif untuk Kabinet Gemuk

Dalam pandangan kritis, penting untuk mempertimbangkan alternatif bagi kabinet yang terlalu gemuk. Salah satu solusi adalah penyederhanaan struktur kabinet dengan fokus pada pengembangan kapasitas individu dan kelompok kecil. Dengan jumlah anggota yang lebih sedikit, komunikasi antar menteri dapat lebih efisien dan kolaboratif. Ini juga akan memungkinkan adanya pertanggungjawaban yang lebih jelas, di mana masyarakat dapat lebih mudah memahami siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tertentu.

Pendekatan ini juga dapat meningkatkan partisipasi publik. Dengan kabinet yang lebih ramping, ruang untuk mendengar masukan masyarakat dapat diperluas, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan dapat lebih terjamin, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat.

Menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih ketat juga krusial. Masyarakat perlu memiliki akses yang lebih baik untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan tertentu, serta bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh pada kehidupan mereka. Dengan meningkatkan transparansi, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat kembali pulih.

Kesimpulan

Fenomena Kabinet Merah Putih yang terlalu gemuk mencerminkan tantangan serius dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Melalui paradigma kritis, kita dapat melihat bahwa ukuran kabinet yang besar tidak hanya berpotensi mengurangi efektivitas pemerintahan, tetapi juga dapat mengakibatkan konflik internal, mengurangi partisipasi publik, dan memperkuat oligarki. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan struktur kabinet yang lebih ramping dan efisien agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Melalui pemikiran kritis dan analisis yang mendalam, diharapkan kita dapat mendorong perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih baik di Indonesia, yang tidak hanya mengutamakan kepentingan elit tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat luas.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun