Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah berjalan 100 hari. Dalam perjalanan 100 Pemerintahan Prabowo-Gibran memulai debutnya dengan antusiasme masyarakat yang sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada survei Litbang Kompas Januari 2025 yang mencapai 80.9%.
Tingkat kepuasan ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan 100 hari periode pertama pemerintahan SBY – JK pada tahun 2005 mencapai 70% dan periode pertama pemerintahan Jokowi – JK tahun 2015 sebesar 65.1%.
Jika melihat dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran dalam visi misi yang telah dijanjikan dalam pilpres 2024 yang lalu. Ada 4 program prioritas dalam tahun pertama yaitu. Pertama. Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua. Renovasi dan pembangunan sekolah. Ketiga. Pembangunan lumbung pangan nasional (perbaikan intensifikasi 80 ribu hektar dan mencetak sawah baru 150 ribu hektar). Keempat. Pemeriksaan kesehatan gratis 52,2 juta orang dan melengkapi kebutuhan rumah sakit.
Salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah dirasakan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang dimulai 6 Januari 2025 ini telah menjangkau jutaan anak sekolah hingga ibu hamil di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program ini menargetkan untuk menjangkau 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Sejumlah program prioritas lainnya sudah dieksekusi pada awal masa kinerja Kabinet Merah Putih ini. Seperti penghapusan utang UMKM, kebijakan swasembada pangan dan energi serta kebijakan medical check up gratis.
Capaian kepuasan yang tinggi dari masyarakat menunjukkan Pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dalam koridor menuju tata kelola pemerintahan yang kuat atau Strong Governance.
Pemerintahan Prabowo-Gibran mengekselerasi pemerintahan yang kuat untuk menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang diamatkan dalam Asta Cita. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menuju akselerasi Strong Governance.
Pertama, kolaborasi antar kementerian, lembaga dan badan strategis. Kolaboratif ini penting untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo, mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan. Tanpa adanya kolaborasi maka akselerasi strong governance sulit akan tercapai.
Kedua, memperkuat kesepahaman (mutual understanding) dengan kepala daerah. Ada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia saat ini. Kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan jumlah kepala daerah yang begitu banyak tentu memiliki kesepahaman yang berbeda-beda tentang kebijakan pemerintah pusat. Perlunya ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah daerah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat.
Munculnya rencana kegiatan “Retret” kepala daerah setelah pelantikan, bisa dipahami bahwa sebagai bentuk kegiatan membangun kepercayaan kolektif (collective trust) sekaligus pentingnya untuk menyamakan persepsi dalam hal arah program strategis, program unggulan, dan pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ketiga. Dukungan politik parlemen. Pemerintahan Prabowo-Gibran memulai dengan membangun dukungan politik yang besar. Sebesar 81 persen kekuatan jumlah kursi partai politik yang ada di DPR telah bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo -Gibran. Demi memelihara stabilitas politik dan mencegah penurunan apresiasi dalam lima tahun ke depan, Prabowo-Gibran harus mampu mengelola kapital politik di parlemen dan efektivitas kinerja sosok menteri di kabinet agar tak mengecewakan rakyat.