Pahlawan Nasional Kok Bermasalah?

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia periode tahun 2019 -- 2024, pada akhir masa kerjanya membuat kejutan karena mengkreat jebakan Batman. Didahului dengan niat luhur Lembaga ini yang berkomitmen untuk mengawal pemulihan nama baik Presiden pertama RI Soekarno dengan mencabut Tap MPRS nomor 33/1967 dan dinyatakan tidak berlaku. 

Ketetapan MPRS tersebut tentang : Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno dengan alasan mengkhianati negara. Kelompok Tap MPRS tersebut sebelumnya sudah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Ketetapan MPR nomor 1/2003 yang menyatakan tidak perlu adanya tindakan hukum. 

Landasan lain mencabut Tap MPRS tersebut adalah Keputusan Presiden nomor 83/TK/tahun 2012 yang diterbitkan oleh Presiden SBY mengenai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soekarno yang merupakan putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia.

Baca juga: Perang Rakyat Surabaya Versi Mayjen TNI (Purn) Prof. DR. drg. Moestopo

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Kompas, 10 September 2024) menyebut, bahwa sesuai UU nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan pasal 25 huruf e dinyatakan bahwa salah satu syarat pemberian gelar Pahlawan Nasional adalah setia dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara. 

Ini berarti, seseorang yang semasa hidupnya pernah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Dengan demikian, secara administrasi dan yuridis, Bung Karno memenuhi syarat tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara.

 Pimpinan MPR berharap agar apa yang menimpa Soekarno tidak terulang lagi di masa depan, tidak boleh ada warga negara kita, apalagi jika ia seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman apa pun tanpa adanya proses hukum yang fair dan adil.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas menyampaikan, bahwa dengan tak berlakunya lagi Tap MPRS no.33/1967 bermakna mendalam tak hanya dari segi hukum dan politik, tetapi juga dari sisi sejarah bangsa. 

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945

Tuduhan-tuduhan dalam Tap MPRS tersebut pun otomatis telah gugur dan dinyatakan tidak terbukti. 

Baca juga: Bung Karno dalam Filateli

Momentum pencabutan Tap MPRS tersebut tidak hanya melepaskan beban sejarah, tetapi juga menjadi bukti bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri. 

Sekali lagi katanya, ia menyatakan bahwa surat pencabutan tersebut bukan hanya sebagai bentuk administrasi, tetapi juga sebagai simbol penghargaan dan pemulihan martabat Bung Karno sebagai salah satu founding father bangsa ini.