Keberhasilan Pemerintah Australia dalam mengembangkan layanan publik dipengaruhi oleh kontribusi akademisi, termasuk yang berasal dari Crawford School of Public Policy di The Australian National University, sebuah institusi pascasarjana terkemuka dalam kebijakan publik di kawasan Asia dan Pasifik. Peran aktif para akademisi dari perguruan tinggi tersebut sangat penting menghadapi tantangan teknologi dan disrupsi digital di Australia.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa dialognya dengan para profesor di Crawford School of Public Policy bertujuan untuk mendalami pengetahuan tentang bagaimana Australia berhasil menggunakan teknologi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia, menganggapnya sebagai dasar yang kuat untuk mencapai perubahan positif.
Australia telah melalui proses reformasi sektor pemerintah selama empat dekade terakhir, dengan perubahan yang semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama berkat adopsi strategi transformasi digital dan pemanfaatan data. Menurut akademisi dari Crawford School of Public Policy, salah satu kunci sukses reformasi pemerintah adalah mengidentifikasi dengan tepat perbedaan antara harapan dan realitas.
Menteri Anas juga mencatat bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman Australia dalam mengatasi tantangan reformasi birokrasi, termasuk kesenjangan pemahaman yang beragam dari daerah perkotaan hingga pedesaan. Namun, ia menekankan pentingnya penyesuaian dengan konteks dan nilai-nilai khusus setiap negara, mengusulkan agar pembelajaran dari pengalaman Australia dilakukan dengan mempertimbangkan keunikan Indonesia.
Pertemuan Menteri Anas dengan tim dari Crawford School of Public Policy diharapkan dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi konkret. Kemitraan dengan ANU Crawford School of Public Policy memiliki potensi besar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia, yang dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di bidang kebijakan publik. Menteri Anas menekankan tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan publik didasarkan tidak hanya pada pengetahuan ilmiah terkini, tetapi juga memberikan dampak positif dan manfaat langsung bagi masyarakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
