Oleh : Muhammad Rizki Fadhilah
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Email : rizfadh0905@gmail.com
Dinamika politik di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998. Saat ini, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dengan pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Meskipun pemilu dianggap bebas dan adil, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan politik uang. Faktor-faktor yang memengaruhi dinamika politik Indonesia antara lain sejarah pergerakan sosial, kondisi geografis yang beragam, serta sistem politik pasca-Soeharto yang menonjolkan kebebasan berekspresi, pembatasan jabatan presiden, dan desentralisasi. Meskipun demikian, Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi 'cacat' menurut Indeks Demokrasi yang dirilis Economist Intelligence Unit Melalui proses historis panjang, Demokrasi Pancasila merupakan pedoman pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dinamika politik ini penting bagi mereka yang berencana berinvestasi di Indonesia atau terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia.
Istilah "dinasti politik" muncul untuk menggambarkan praktik politik di mana kekuasaan politik dipegang oleh keluarga atau kerabat dekat yang saling menggantikan dalam jabatan-jabatan politik tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana keluarga-keluarga politik yang sama telah memegang kekuasaan dalam waktu yang lama, dan seringkali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Istilah ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa praktik ini dapat mengancam demokrasi dan menghambat kemajuan politik dan ekonomi. Praktik dinasti politik dapat menghambat partisipasi politik yang sehat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam perspektif sosiologi, dinasti politik dapat dilihat sebagai bentuk oligarki, di mana kekuasaan dan pengaruh terpusat pada kelompok kecil yang memiliki hubungan kekerabatan atau kepentingan bersama. Dinasti politik juga dapat memperkuat ketidakmerataan sosial dan ekonomi, karena kelompok yang sama terus memegang kendali atas kekuasaan dan sumber daya. Namun, ada juga pandangan yang berargumen bahwa dinasti politik dapat membawa stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan, serta memperkuat jaringan sosial dan politik. Meskipun demikian, dinasti politik tetap menjadi isu yang kontroversial dan perlu diperdebatkan lebih lanjut dalam konteks demokrasi dan keadilan sosial.
Beberapa faktor umum yang dapat memicu pembentukan dinasti politik, yang pertama adalah ketidakstabilan politik, dalam situasi ketidakstabilan politik atau setelah krisis besar, kelompok atau individu tertentu mungkin muncul untuk mengambil kendali dan menawarkan stabilitas. Ini bisa mengarah pada konsolidasi kekuasaan dalam keluarga atau kelompok tertentu.Kedua ialah ketidakpuasan rakyat, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang ada dapat membuka pintu bagi figur atau kelompok baru untuk naik ke tampuk kekuasaan. Mereka yang dapat memanfaatkan ketidakpuasan ini mungkin akan mendapat dukungan rakyat dan membentuk dasar bagi dinasti politik, ketiga ialah pengaruh dan koneksi Keluarga atau kelompok tertentu, mungkin
memiliki pengaruh yang kuat di berbagai sektor, termasuk ekonomi, militer, dan media. Hal ini dapat membantu mereka memegang kendali politik dengan lebih mudah, karena mereka memiliki sumber daya untuk mendukung dan memperkuat posisi mereka.Keempat adalah reformasi politik, reformasi politik yang besar-besaran atau perubahan sistem politik dapat membuka peluang bagi pihak-pihak baru untuk mendominasi. Reformasi semacam itu bisa menciptakan peluang bagi kelompok atau individu baru untuk muncul sebagai kekuatan politik dominan.Dan yang terakhir, kesempatan dalam perubahan system, perubahan sistem politik atau pergantian penguasa dapat menciptakan celah bagi kelompok tertentu untuk mengambil alih. Misalnya, setelah revolusi atau perubahan politik besar, pihak-pihak baru dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun dinasti politik.
Kendati demikian, Dinasti politik dapat ditemui di berbagai negara di seluruh dunia. Contoh kasus dinasti politik dari beberapa negara ialah Korea Utara (Dinasti Kim), sejak berdirinya Korea Utara pada tahun 1948, keluarga Kim telah memegang kendali penuh atas negara tersebut. Kim Il-sung  mendirikan rezim ini dan digantikan oleh putranya Kim Jong-il, dan kemudian cucunya Kim Jong- un. Dan dari negara Indonesia (Orde Baru), meskipun tidak secara resmi dinasti, presiden Indonesia Soeharto memegang kekuasaan selama lebih dari 30 tahun, dari tahun 1967 hingga 1998. Kepemimpinannya diikuti oleh anak-anaknya yang juga terlibat dalam politik.Dinasti politik, atau keluarga yang mendominasi posisi politik dalam suatu negara atau wilayah, dapat dilihat dari perspektif sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, dan struktur sosial. Dengan melibatkan sosiologi, kita dapat menganalisis dinasti politik dari beberapa sudut pandang, termasuk struktur sosial, proses sosial, dan dampaknya pada
masyarakat.
Berikut ada beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam perspektif sosiologi, yang pertama ialah struktur sosial, struktur kelas dinasti politik mungkin mencerminkan struktur kelas dalam masyarakat. Keluarga-keluarga tertentu mungkin memiliki kekayaan atau akses ke sumber daya yang memungkinkan mereka mempertahankan kekuasaan politik dalam jangka panjang.selanjutnya elit politik, dinasti politik sering kali menciptakan kelompok elit politik yang mendominasi keputusan politik. Ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dan kesenjangan kekuasaan dalam masyarakat.Selanjutnya sosialisasi politik, anggota dinasti politik mungkin mengalami proses sosialisasi politik yang unik, di mana nilai-nilai politik dan pengetahuan politik ditransmisikan dari generasi ke generasi. Hal ini dapat memperpetuasi kekuasaan dalam keluarga. Lalu ada Legitimasi dan Oposisi, dinasti politik dapat memengaruhi tingkat legitimasi pemerintahan. Masyarakat mungkin melihatnya sebagai kelanjutan alami atau, sebaliknya, dapat menciptakan oposisi terhadap kekuasaan yang terkonsolidasi. Kesenjangan Sosial, dinasti politik juga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, terutama jika kebijakan yang diambil cenderung menguntungkan keluarga tersebut daripada masyarakat secara keseluruhan. Perubahan atau Stagnasi, dinasti politik dapat mempengaruhi arah perubahan sosial. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin mempromosikan perubahan yang positif, tetapi dalam kasus lain, mereka mungkin lebih cenderung mempertahankan status quo untuk melindungi kepentingan keluarga mereka.Teori Sosiologis, dinasti politik dapat dianalisis menggunakan teori konflik, dengan menyoroti ketidaksetaraan kekuasaan antara keluarga politik dan masyarakat umum.
Melalui pendekatan sosiologis ini, kita dapat memahami dinasti politik tidak hanya sebagai fenomena politik tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat.
Di Indonesia sendiri sedang ramai -- ramainya pembahasan tentang dinasti politik disaat peresmian Calon Presiden yaitu Letnan Jenderal TNI H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Cawapresnya yaitu Gibran Rakabuming Raka yang akan mengikuti Pemilu di 2024 nanti. Capres dan Cawapres yang diusung oleh 8 partai politik di Indonesia ini sedang ramai dibicarakan karena pencalonan Cawapresnya yaitu Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung dari Presiden Indonesia saat ini yaitu Bapak Ir. H. Joko Widodo.
Bukan karena itu saja, tetapi karena pencalonan Gibran sebagai cawapres di pemilu 2024 nanti juga terlepas setelah Mahkamah Konstitusi mengamendemen undang-undang pemilu yang semula batasan usia minimum adalah 40 tahun, ke usia di bawahnya tetap bisa dicalonkan asal pernah menjabat sebagai kepala daerah atau anggota legislatif.
Permohonan perubahan aturan tersebut diajukan oleh seorang mahasiswa di Solo yang disebut- sebut terinspirasi oleh Gibran dan diputuskan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh kakak ipar Jokowi, Anwar Usman. Karena keputusan tersebut banyak masyarakat atau pun pengamat politik nasional mengatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming telah dipersiapkan matang oleh Jokowi untuk meneruskan dinastinya.
