Â
-----------------------------------
Indonesia merup[caption caption="Pemuda Indonesia"][/caption]ìakan negara Kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah 17.500 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan.
Perubahan paradigma pembangunan poros maritim Indonesia harus mulai dilakukan, selama ini Indonesia selalu berorientasi pada pembangunan Matra Darat. Inilah momentum bagi Indonesia untuk meneguhkan kembali dirinya sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State).
Indonesia sebagai Negara Kepulauan telah diejahwantahkan dalam Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Oleh karna itu pembangunan poros maritim indonesia menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mendorong Lima Pilar Pembangunan Poros Maritim Indonesia, yaitu: 1. Budaya Maritim, 2. Ekonomi Maritim, 4. Konektivitas Maritim, 4. Diplomasi Maritim, 5. Keamanan Maritim, sehingga indonesia bisa menjadi poros maritim dunia.
Melalui JAMBORE NASIONAL POROS MARITIM PEMUDA yang di selenggarakan oleh KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA ( KNPI ), yang dilaksanakan di Pantai Matras Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Tanggal 24-28 April 2016, dengan ini menyampaikan Pesan Pemuda Indonesia Kepada PRESIDEN JOKO WIDODO, sebagai berikut :
1. Mendesak Pemerintah Indonesia, untuk segera menyelesaikan tapal batas laut Indonesia dengan 10 negara tetangga, antara lain; Malaysia, Timor-Timur, Singapura, Thailand, Papua Nugini, Australia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Tiongkok. Kami mencermati bahwa permasalahan tapal batas laut, patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Dalam penyelesaian tapal batas tersebut perlu dilakukan dengan semangat perdamaian, berdaulat dan bermartabat demi tegaknya kedaulatan NKRI.
2. Meminta pemerintah Indonesia agar mempercepat kebijakan pembangunan infrastruktur laut, dalam rangka percepatan konektivitas sarana perhubungan antar pulau-pulau di Indonesia, serta peningkatan sarana komunikasi sebagai pendukung arus transportasi manusia, barang dan jasa, demi terciptanya kesejahteraan rakyat.
3. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia di sektor Maritim, Pemerintah Indonesia harus serius menyediakan dan menempatkan infrastruktur pendidikan diseluruh provinsi-provinsi kepulauan; seperti sekolah khusus Maritim baik ditingkat SMK, Perguruan Tinggi, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Maritim Indonesia, demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat kepulauan.
4. Dalam menghadapi bonus demografi, yang diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja produktif yang berusia muda, Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah antisipasi dalam menyiapkan lapangan kerja di sektor maritim, baik itu pariwisata, industri perikanan, industri transportasi, dan budidaya hasil laut.
5. Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan di Indonesia, kami mendesak Pemerintah dan DPR, agar segera pembuat Undang-Undang Khusus Provinsi Kepulauan, sehingga pembangunan kawasan berorientasi pada pengelolaan Sumber Daya Maritim, sebagai upaya peningkatan kesehahteraan rakyat.