Jokowi, Prabowo, dan Pendekatan Perencanaan

Jokowi, Prabowo, dan Pendekatan Perencanaan

Dalam ranah teori perencanaan, terdapat pembahasan khusus mengenai ragam pendekatan yang biasa digunakan dalam perencanaan dan pengaplikasian rencana pembangunan wilayah. Pada tulisan singkat ini, saya akan mencoba menilai kedua capres dengan menggunakan perspektif pendekatan perencanaan tersebut secara umum.

JOKOWI DAN PENDEKATAN PERENCANAAN

Dulu, ketika saya berkuliah di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota UGM, kami sempat beberapa kali mendiskusikan tentang pendekatan yang digunakan Jokowi dalam menata kota.

Pertama, angkatan saya pernah mengundang Jokowi untuk hadir berdiskusi dengan kami tentang pendekatan perencanaan komunikatif (communicative planning). Waktu itu beliau masih menjabat sebagai walikota Solo. Jokowi adalah contoh best practice ketika itu untuk pendekatan perencanaan komunikatif, terbukti dari berbagai prestasi beliau menata kota Solo. Kedua, waktu saya menjalankan program master, saya sempat menjadi asisten seorang Profesor yang ahli dalam penataan kampung. Profesor saya tersebut pernah bercerita bahwa beliau diundang oleh Jokowi untuk membicarakan masalah kampung di Jakarta dan beliau memuji-muji pendekatan yang digunakan oleh Jokowi yang baru jadi Gubernur DKI untuk menata kampung di Jakarta. Terakhir, waktu saya mengerjakan tesis, saya melakukan literatur review tentang pendekatan collaborative planning dan mencari best practice untuk pendekatan yang bisa dibilang baru muncul ini. Pendekatan-pendekatan Jokowi memang memenuhi deret check-list collaborative planning dari apa yang saya kaji.

Karenanya, bila anda bertanya siapa wali kota/gubernur favorit saya, akan saya jawab, salah satunya: Jokowi!

Namun, semua orang yang mengkaji pendekatan-pendekatan semisal collaborative planning (communicative planning, participatory planning, community-based, dll) pasti tahu bahwa pendekatan ini punya satu kelemahan, yaitu tidak bisa diterapkan pada level yang luas, seperti Indonesia. Best practice perencanaan kolaboratif selalu anda temui hanya dalam lingkup kota/urban.

Dalam perspektif ini, makanya saya kurang setuju (dan agak menyayangkan) Jokowi untuk jadi presiden. Sayang sekali jika keahlian beliau dengan karakter perencanaan kolaboratif dan komunikatifnya tidak lagi diterapkan pada Jakarta, serta tidak pula bisa diterapkan pada level nasional jika nanti emang terpilih menjadi presiden. Padahal, teramat susah untuk mencari walikota/gubernur dengan pendekatan seperti beliau.

PRABOWO DAN PENDEKATAN PERENCANAAN.

Sebagaiamana kita ketahui bersama, berbagai program pembangunan di Indonesia mulai dari level kabupaten sampai nasional seluruhnya tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah (RPJP dan RPJM).

Dalam perspektif pendekatan perencanaan (terkhusus dalam proses perencanaannya), penyusunan RPJM dan RPJP bisa digolongkan menggunakan perencanaan strategis (strategic planning). Sebelum digunakan dalam perencanaan pembangunan wilayah dan kota, perencanaan strategis pada asalnya berasal dari dunia militer. Ciri yang sangat kentara dari perencanaan strategis/penyusunan RPJM & RPJP adalah dibutuhkannya kajian lingkungan eksternal yang luas dan mendalam (atau biasa yang dikenal dengan analisis SWOT). Dalam konteks nasional, yang dimaksud dengan lingkungan eksternal tersebut adalah dunia internasional. Sehingga dibutuhkan pengetahuan internasional yang baik untuk menyusun RPJM dan RPJP Indonesia.

Nah, ilustrasi singkat di ataslah yang menjadi pertimbangan saya kenapa lebih cendrung untuk memilih Prabowo daripada Jokowi untuk menjadi presiden. Kita tahu bersama bahwa latar belakang Prabowo yang dari militer. Tentu beliau sudah sangat akrab dengan pendekatan perencanaan strategis. Dan tidak ada yang meragukan pergaulan dan pengetahuan internasional Prabowo. Jika Jokowi terpilih menjadi presiden, dengan melihat track record beliau dalm karir internasional, saya kira nanti kajian lingkungan eksternal untuk penyusunan RPJM Nasional tidak akan maksimal.