Dalam seminar “Tax Amnesty ; Peluang atau Ancaman” di Bandung pada hari Sabtu (11/6) lalu, Hary Tanoesoedibjo sebagai pembicara utama menyampaikan “tax amnesty(pengampunan pajak) merupakan salah satu langkah yang bisa menambah pendapatan pajak, tapi tidak menyelesaikan kebutuhan pendanaan untuk Indonesia.”
Lebih lanjut Hary Tanoe mengingatkan agar masyarakat tidak lagi salah persepsi mengenai 2.000 trilyun uang yang mungkin masuk ke Indonesia sebagai hasil dari kebijakan tax amnestyyang seakan-akan dapat dugunakan untuk membangun Indonesia. Padahal potensi uang yang masuk ke kas negara yang merupakan bagian pengampunannnya hanya berkisar 2%-4% dari 2.000 trilyun atau sekitar 40 trilyun–60 triltun saja.
Permasalahan perekonomian Indonesia terletak pada hal yang lebih fundamental, “Indonesia hanya akan berputar-putar bila struktur ekonominya tidak segera ditata dengan benar.” Ujar Hary Tanoesoedibjo. Cara yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan memperbesar basis pembayar pajak. Hary Tanoesoedibjo memaparkan bahwa masyarakat menengah ke bawah harus diberikan perlakuan khusus agar lebih cepat naik kelas. Jika kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak naik kelas maka pembayar pajak tidak akan bertambah.
Dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas kelompok ekonomi menengah ke bawah, maka pendapatan dan penghasilan masyarakat lebih tinggi sehingga bisa masuk menjadi wajib pajak dan meningkatkan potensi penerimaan pajak. Dengan meningkatnya produktivitas masyarakat menengah ke bawah maka kesenjangan ekonomi akan semakin menipis. Menipisnya kesenjangan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh mayoritas masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan formulasi kebijakan yang tepat. Kebijakan yang ‘pro-rakyat’ yakni kebijakan yang memberikan perlakuan berbeda pada kelompok masyarakat yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pada prinsipnya yang lemah harus dilindungi, yang mulai berdaya harus difasliitasi, dan yang kuat diberikan keleluasaan untuk mengembangkan diri sambil membantu yang masih lemah.
Selain dengan ekonomi kerakyatan, untuk membangun Indonesia harus dilaksanakan penegakkan hukum pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pendidikan. Ketiga hal tersebut jika dilaksanakan secara bersama oleh seluruh elemen masayarakat dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, niscaya Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju yang disegani secara internasional karena mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam penutup ceramahnya di seminar tersebut, Hary Tanoesoedibjo menegaskan “Jika kita ingin membangun Indonesia Sejahtera, konsep ekonomi yang diterapkan harus diubah. Ekonomi Kerakyatan adalah jawabannya.”
