Nama Jaksa Agung HM Prasetyo ramai diperbincangkan, bukan karena prestasinya, tapi karena kelakuannya yang membuat rakyat Indonesia mengkerutkan dahi. Setelah diprediksi akan dicopot dari jabatannya, Prasetyo seperti depresi dan kehilangan arah dalam menjalankan tugasnya. Ditambah lagi, politisi NasDem ini diduga menjadi makelar kasus yang melindungi kader NasDem lain yang melakukan tindak pidana korupsi.
Salah satu yang dia lindungi adalah kasus suap mantan Sekjen NasDem Patrice Rio Capella, yang menerima Rp 200 juta dari Gubernur nonaktiv Gatot Pujo Nugroho. Meskipun menampik keterlibatan dalam kasus tersebut, Prasetyo ditantang untuk mengusut tuntas kasus tersebut dengan memeriksa Surya Paloh yang diduga terlibat dalam rangkaian korupsi itu. Meskipun berjanji akan menyelidikinya, hingga detik ini belum ada realisasi dari Kejagung untuk memeriksa Ketua Umum NasDem itu. Padahal, baik mahasiswa dan masyarakat kerap mendatangi kantor Kejagung untuk meminta Prasetyo memeriksa Surya Paloh.
Kejaksaan Agung bisa dibilang sebagai bawahan dan juga “tangan kanan” Presiden Jokowi dalam menegakan hukum di Indonesia. Sudah sewajarnya jika ada yang “mengusik” presiden maka Kejagung harus menjadi yang terdepan dalam membela atasannya tersebut. Namun sayang, ketika nama Presiden Jokowi dicatut oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam usahanya mendapatkan saham dari PT Freeport, Prasetyo tidak banyak “action”.
Prasetyo pun berjanji akan segera menangani kasus pencatutan nama presiden, atau yang kita kenal kasus “papa minta saham” ini ke ranah pidana. Namun lagi-lagi, hingga detik ini janji itu tidak direalisasikannya dan Setya Novanto masih duduk manis menikmati jabatan barunya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.
Tingkah aneh seorang HM Prasetyo tidak berhenti sampai disitu, baru-baru ini dihadapan Komisi III DPR, dia mengaku menerima pesan singkat (sms) dari Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang isinya sebagai berikut: "Mas Dwiyayanto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat bahwa kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik salah satu tujuannya memberantas oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional dan abuse of power,”
Seperti yang disebutkan di atas, nasib Prasetyo di pemerintahan Jokowi-JK sudah diujung tanduk, namun sepertinya dia masih ingin unjuk gigi setelah serangkaian kegagalannya, dengan mencoba “mengusik” Hary Tanoe. Kasus yang diangkatpun sudah lampau, yaitu kasus restitusi pajak PT Mobile 8 yang tahun 2004 masih dimiliki Hary Tanoe. Banyak yang menilai kelakuan Prasetyo ini bukan murni atas dasar hukum tapi karena dirinya sedang “cari muka” kepada Presiden Jokowi agar tidak dicopot dari jabatannya.
Terkait sms ancaman Hary Tanoe, para anggota Komisi III DPR malah balik bertanya kepada Prasetyo, dari mana dirinya yakin bahwa pengirim sms tersebut adalah Hary Tanoe. Prasetyo pun tidak bisa menjawab. Padahal, Kejaksaan Agung memiliki divisi khusus intel dan cybercrime yang bisa saja dalam sekejap bisa menangkap dan mengetahui pelaku sebenarnya. Lalu kenapa dia tidak lakukan?
Jika memang merasa dirugikan, bisa saja Hary Tanoe melaporkan Prasetyo ke pihak berwajib karena pencemaran nama baik. Tapi nyatanya, pria yang akrab disapa HT itu tidak melakukannya dan lebih fokus pada urusan-urusan pribadinya.
Meskipun sudah banyak desakan untuk mengganti posisi Jaksa Agung, keputusan ada di tangan Presiden Jokowi. Namun gelagat yang ditujukan HM Prasetyo sudah sangat bertentangan dengan “Revolusi Mental” yang diusung Presiden Jokowi. Tentunya Prasetyo menjadi anomali, bahkan bisa disebut sebagai noda dalam pemerinthan Jokowi-JK. Sampai mana kesabaran Presiden Jokowi melihat kelakuan bawahannya itu? Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu..
