Indonesia saat ini sedang gencar mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara maju lainnya mulai dari pembangunan tol, pelabuhan, bandara, sampai kereta cepat. pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air menjadi pondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan, konektivitas seperti menjadi kata kunci dalam pembangunan di era pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad terus melakukan kemajuan dan modernisasi transportasi nasional, khususnya transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya. Tekad tersebut konsisten dilakukan jajaran Pemerintahan Presiden Joko Widodo -- Ma'ruf Amin dengan membangun dan megembangkan sarana dan infrastruktur pendukung serta melakukan modernisasi transportasi yang sudah ada, termasuk di dalamnya modernisasi transportasi massal di tanah air.
Namun, tidak semua pembangunan ternyata berjalan mulus dan sesuai target yang diharapkan pemerintah. kereta cepat Jakarta Bandung contohnya, proyek ini ternyata mengalami berbagai macam masalah yang perlu dihadapi pemerintah Indonesia. Dalam artikel ini penulis akan memaparkan terkait hutang luar negeri Indonesia dalam pembangunan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) adalah sebuah proyek transportasi massal yang menggunakan energi listrik atau energi terbarukan non-fosil. Proyek ini memiliki panjang trase 142,3 kilometer dengan tipe struktur elevated sepanjang 82,7 kilometer dan sisanya berupa 13 tunnel dan subgrade. Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki empat stasiun perhentian di sepanjang lintasan, yakni Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar (Bandung).
Kereta ini menggunakan teknologi modern dan handal, seperti kereta cepat generasi terbaru, yakni CR400AF, yang dilengkapi dengan teknologi perkeretaapian yang canggih dan memiliki kecepatan desain hingga 420 kilometer per jam dan kecepatan operasional 350 kilometer per jam. Kereta Cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat meningkatkan kinerja transportasi nasional, mengurangi kemacetan, serta mencegah pencemaran oleh emisi gas karbon serta penghematan waktu perjalanan
Pembangunan infrastruktur transportasi di jalur Jakarta-Bandung kini menjadi Fokus utama pemerintah, Hal ini disebabkan pembangunan kereta cepat jakarta-bandung yang diprediksi dapat memangkas waktu perjalanan dari Jakarta Bandung hanya dalam 30 menit Kereta Cepat Jakarta Bandung akan melintasi beberapa stasiun, mulai dari Stasiun Halim -- Stasiun Karawang -- Stasiun Padalarang yang akan ditempuh kurang lebih 36-45 menit, selanjutnya dari stasiun Padalarang akan menjadi stasiun perjumpaan antara kereta cepat dengan kereta feeder Kereta Cepat Jakarta Bandung yang akan menuju Stasiun Bandung ( menggunakan kereta feeder ) dengan waktu tempuh kurang lebih 22 menit. Kecepatan Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa diatur antara 250-350 kilometer per jam, dengan 2 kali pemberhentian yaitu di Stasiun Karawang dan Stasiun Padalarang.
Dalam pengoperasiannya Kereta Cepat Jakarta Bandung akan menggunakan kereta generasi terbaru yaitu cr400 AF kereta ini akan beroperasi dengan jalur sepanjang 142,3 KM yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung sekitar 80 KM merupakan jalur Elevate sedangkan sisanya berupa 13 tunnel dan subcrit. Dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini, Pembiayaannya sendiri 75% berasal dari pinjaman China Development Bank atau cdb sedangkan 25% didapatkan dari ekuitas pemegang saham dalam hal ini 60% terdiri dari konsorsium BUMN Indonesia dan 40% dari konsorsium. Tiongkok berkomitmen pinjaman utang luar negeri untuk proyek KCJB sendiri sebesar 2,73 miliar dolar AS dan 11,48 miliar Yuan China.
Pada masa penjajakan proyek sebenarnya terdapat dua proposal yang diajukan pada pemerintah Indonesia yaitu dari Tiongkok dan proposal dari Jepang dari dua proposal tersebut kemudian pemerintah mengambil keputusan penawaran mana yang paling menguntungkan kemudian dipilihlah Tiongkok Sebagai pemegang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Alasannya sendiri karena pemerintah Tiongkok terkait proyek ini berjanji tidak akan membebani APBN Indonesia, tidak memerlukan jaminan dari pemerintah dan terbuka soal teknologi yang digunakan.
Namun, Ternyata dalam kenyataannya proyek Kereta Cepat Jakarta-bandung ini sepertinya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan Pemerintah. Proyek Kereta Cepat Jakarta-bandung justru menimbulkan masalah baru untuk pemerintah Indonesia. Sebelumnya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-bandung ditargetkan dapat digunakan pada tahun 2022. Namun karena beberapa hal akhirnya proyek ini harus mundur dan direncanakan beroperasi pada 2023. tidak berhenti sampai di situ pembiayaan kereta cepat ternyata juga harus membengkak menjadi 18 Triliun Rupiah Hal ini terlihat dari biaya awal yang seharusnya 86,67 Triliun Rupiah kini membengkak menjadi 114,24 triliun akibat pembengkakan biaya ini Indonesia harus mengajukan utang kembali kepada China Development Bank (CDB) sebesar 8,3 triliun. atas pinjaman tersebut Tiongkok kemudian menetapkan bunga sebesar 3,4% pertahun dengan tenor selama 30 tahun jumlah ini jauh berbeda dari yang diinginkan Indonesia yaitu 2% dan tenor selama 40 tahun selain itu apabila Indonesia nantinya tidak dapat membayarkan hutang pengelolaan kereta cepat juga nantinya akan dikelola oleh Tiongkok.
Dalam perundingan tersebut Tiongkok juga sempat meminta agar pinjaman proyek kereta cepat dijamin oleh APBN skema seperti ini sepertinya tidak asing jika berbicara hutang dengan Negara tirai bambu tersebut kondisi serupa pernah terjadi di Sri Lanka yang saat ini mengalami kebangkrutan akibat kesulitan membayarkan hutang sebelumnya Sri Lanka memiliki komitmen dengan Tiongkok untuk pembangunan pelabuhan internasional hambantota yang terletak di sepanjang pantai selatan Pulau Samudra Hindia pelabuhan tersebut kini diambil alih oleh Tiongkok karena Sri Lanka tidak mampu membayarkan hutang sebesar 1,1 miliar dolar AS kini Tiongkok memiliki 85% saham dari pelabuhan dan berhak mengantongi sewa dari pelabuhan tersebut selama 99 tahun.
Sebenarnya Tiongkok sendiri sudah lama terkenal dengan jebakan hutangnya apalagi pada masa kepemimpinan presiden XI jinping Tiongkok seringkali meminjamkan uang kepada negara berkembang. Utang yang diberikan Tiongkok sendiri biasanya berbeda dari utang yang diberikan dari negara atau lembaga keuangan lainnya, bunga tinggi serta tenor waktu yang singkat menjadi ciri khas utang yang diberikan Tiongkok Hal inilah kemudian yang membuat banyak negara kemudian kesulitan untuk membayarkan hutang.
Pengembangan infrastruktur sebenarnya penting sekali dilakukan oleh pemerintah Indonesia terutama dalam hal konektivitas namun pembangunan kereta cepat jakarta-bandung Sepertinya harus dipertimbangkan ulang karena jalur tersebut sebenarnya sudah memiliki konektivitas yang memadai mulai dari kereta sampai jalan tol sudah menghubungkan Jakarta Bandung dengan waktu jarak tempuh yang tidak terlalu lama apalagi jika dilihat permasalahan biaya kereta cepat yang terus membengkak seharusnya sudah dapat menjadi alarm bagi pemerintah ada baiknya kebijakan kereta cepat ini dipertimbangkan dengan sangat matang jangan sampai hal ini nantinya justru memberatkan APBN dan berujung pada kesulitan membayar hutang sampai pengambilan aset negara tadinya ingin untung Justru malah menjadi buntung
