Perlindungan Hukum Bagi Para Aktivis Lingkungan Hidup

Menurut ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan bahwa "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." 

Sedangkan kalau dilihat dari Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," Dari penjelasan yang telah termuat dalam kedua peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup pada dasarnya merupakan ruang yang didalamnya terdiri atas keadaan, benda, dan juga makhluk hidup termasuk manusia dalam berperilaku untuk kesejahteraan alam yang ditinggalinya dan setiap orang yang lahir dan memiliki tempat tinggal di lingkungan tersebut berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang sehat dan baik di lingkungan tersebut agar terciptanya kedamaian dan ketentraman.

Selanjutnya seiring berkembangnya zaman maka muncul lah teknologi yang lebih modern serta mudah untuk diakses bagi setiap golongan manusia di masa kini yang mana dari perkembangan teknologi tersebut akan mempermudah mobilisasi serta aktivitas sehari-hari. 

Akan tetapi perkembangan teknologi juga harus memperhatikan dampak ke lingkungan, seperti contoh saja dengan pesatnya jumlah orang yang menggunakan kendaraan pribadi maka hal ini akan menyumbang emisi gas rumah kaca yang tentunya berbahaya bagi kualitas udara, berdasarkan dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), jumlah emisi gas rumah kaca di Indonesia mencapai 259,1 juta ton CO2 pada 2021 dan jumlah ini dipastikan bisa meningkat 29,13 persen menjadi 334,6 juta ton pada tahun 2030. 

Jumlah ini tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat usia bumi yang semakin tua dan ditambah lagi bahwa semakin banyak kerusakan di alam yang mana beberapa dari fenomena tersebut disebabkan oleh ulah manusia seperti kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, abrasi dan lainnya, maka dari itu kita sebagai masyarakat harus menjaga kestabilan alam agar tidak terjadi bencana yang akan merenggut nyawa manusia. 

Beberapa orang pun mulai melakukan suatu gerakan sejak dini demi melindungi kestabilan alam dan lingkungan hidup, mereka biasa disebut sebagai aktivis lingkungan hidup. 

Dalam hal ini aktivis lingkungan hidup memiliki definisi yaitu sebagai seseorang maupun kelompok yang berusaha untuk memperjuangkan visi dan misinya sesuai dengan kepentingan organisasi yakni organisasi lingkungan, selain itu mereka juga mendedikasikan hidupnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup maupun alam secara umum. 

Selanjutnya para aktivis lingkungan hidup ini seharusnya mendapatkan apresiasi dan perlindungan hukum, walaupun begitu masih ada saja kejadian dimana para aktivis lingkungan hidup ini justru dikriminalisasi oleh beberapa pihak atau perusahaan yang merasa kepentingannya terganggu oleh mereka, seperti contoh kasus yang menimpa Salim Kancil pada tanggal 26 September 2015 lalu. 

Dia dan kawan-kawannya melakukan kegiatan di Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Selok Awar-Awar dalam memprotes penambangan pasir di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasiran, Kabupaten Lumajang yang menurutnya merusak lingkungan tempat tinggalnya seperti sawah yang tak bisa ditanami padi karena air laut menggenangi persawahan yang menjadi ladang pekerjaan dia dan masyarakat desa tersebut. 

Imbas dari tindakan yang dilakukan oleh Salim ini maka pelaku dibalik penambangan pasir tersebut menyewa preman yang mana orang-orang tersebut mengeroyok Salim dengan senjata tajam, batu hingga kayu bahkan Salim juga diseret sejauh dua kilometer menuju balai desa yang mana disana dia dianiaya secara keji hingga akhirnya Salim menghembuskan nafas terakhirnya.