Tapera, Solusi Perumahan atau Kepentingan Politik?

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah simpanan berkala sejumlah barang tertentu yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan bersama hasil pemupukan setelah kepesertaan berakhir. Tapera menghimpun dan menyediakan dana berkelanjutan yang berbiaya rendah dan berjangka panjang untuk pembiayaan perumahan guna memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi Peserta. Dikelola oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Ini adalah program yang bertujuan untuk membantu orang, terutama karyawan, dalam menghemat uang untuk kebutuhan perumahan. Melalui pembiayaan berbiaya rendah dan berkelanjutan berbasis gotong royong, Tapera bertujuan mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi semua pesertanya.

Meskipun peningkatan akses pekerja terhadap perumahan merupakan tujuan dari TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat), namun masi terdapat sejumlah kelemahan yang perlu dipertimbangkan. seperti kesulitan bagi pekerja formal untuk memenuhi komitmen mereka untuk berkontribusi pada TAPERA dengan sebagian gaji mereka, terutama jika mereka sudah mengalami kesulitan finansial dan memiliki upah yang rendah. Mengingat sejarah Indonesia yang terkadang tidak dapat diandalkan dalam pengelolaan dana publik, terdapat kekhawatiran mengenai transparansi dan efektivitas pengelolaan dana BP Tapera. Juga karena program ini bersifat sukarela, pekerja di sektor yang tidak terorganisir mungkin merasa kurang dimanfaatkan atau dikucilkan, sehingga dapat menyebabkan distribusi manfaat yang tidak adil.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yaitu pemotongan gaji sebesar 2,5% dan gaji pemberi kerja sebesar 0,5%, yang menuai kritik dari masyarakat umum dan pemilik usaha. Selain itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN secara ikhlas membantu menurunkan biaya perumahan melalui Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan KPR subsidi. Ia menyatakan, dalam program bantuan kepemilikan rumah, setidaknya telah disalurkan dana APBN sebesar Rp 228,9 triliun untuk membantu masyarakat dalam membeli rumah. Untuk membantu MBR memiliki rumah, pemerintah mulai mengalokasikan dana dari APBN pada tahun 2015 sebesar Rp. 13,3 triliun untuk pembangunan apartemen hingga dana bergulir di FLPP senilai Rp. 5,1 triliun saat itu. Sejak itu jumlahnya meningkat menjadi Rp. 105 triliun dan saat ini Rp. 167 triliun.

Meski dipasarkan sebagai cara untuk memberikan masyarakat lebih banyak akses terhadap perumahan, terdapat perdebatan mengenai keyakinan masyarakat bahwa program ini merupakan cara untuk membiayai agenda politik, antara lain dengan tuduhan mendanai "makan siang gratis" dan pembangunan IKN. Sudut pandang ini menekankan ketidakpercayaan yang ada terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan pendanaan TAPERA oleh BP Tapera, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa uang yang diperoleh dari pengurangan gaji pekerja dapat dialihkan dari kebutuhan sosial ke agenda politik. Sejumlah tokoh juga menunjukkan bahwa kepentingan politik mungkin mengalihkan perhatian program dari pendanaan perumahan, yang akan menguntungkan para peserta terutama mereka yang diberi mandat untuk berpartisipasi dan mengurangi dampak positif yang diharapkan.

Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), menurut Kepala Staf Presiden Moeldoko, tidak akan digunakan untuk mendanai makan gratis atau pembangunan Ibu Kota Indonesia. Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, pemerintah tidak membiayai makan SIANG gratis ataupun pembangunan IKN. Semuanya ada anggarannya. Ia menyatakan, Komite Tapera akan menyarankan Tapera untuk menghentikan korupsi yang terjadi di beberapa organisasi asuransi pemerintah, termasuk PT Asabri (Persero). Ia mengatakan, Menteri PUPR akan menjabat sebagai ketua panitia. Mulai dari kalangan profesional hingga anggotanya, termasuk Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Oleh karena itu, dia berharap BP Tapera tidak berakhir seperti PT Asabri (Persero). 

Secara keseluruhan, kontroversi seputar TAPERA (Tabungan Perumahan Rakyat) menggambarkan betapa sulitnya menjalankan kebijakan sosial ekonomi di Indonesia. Pihak yang menentang kebijakan ini melihat hal ini sebagai beban tambahan bagi pekerja berpendapatan rendah dan potensi manipulasi politik, sementara pihak yang mendukung kebijakan ini melihat hal ini sebagai langkah konstruktif untuk meningkatkan akses terhadap perumahan dan membantu masyarakat menabung secara disiplin. Salah satu hal yang menarik dari program ini adalah betapa pentingnya bagi BP Tapera untuk mengelola keuangan secara efektif dan transparan karena hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap manfaat program yang sebenarnya. Untuk memastikan bahwa TAPERA tidak hanya mengurangi kesenjangan perumahan namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan distribusi manfaat yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat, diperlukan komitmen yang kuat untuk mencapai solusi jangka panjang.