Sulitnya Pembebasan Lahan di Sumatera Barat, Masalah Politik atau Adat Istiadat?

Sebagai masyarakat sumatra barat, melihat pembangunan di wilayah sumatera barat masih jauh dari kata maju, jika dibandingkan dengan wilayah lain di pulau sumatera, wilayah sumatera barat  masih cukup tertinggal, masih banyak ditemui jalan antar lintas, jalan rusak, kemacetan lalu lintas di sana dibandingkan wilayah lain yang telah gencar melaksanakan pembangunan jalan tol yang cukup pesat,pemanfaatan wilayah yang cukup baik, sarana dan prasarana yang cukup maju dibandingkan wilayah sumatera barat.cukup disayangkan, wilayah sumatera barat memiliki potensi yang besar jika pemerintah daerah bisa mengatasi permasalahan ini.

Lambatnya pembangunan di sumatera barat ini bukan tanpa alasan, ini bisa kita ketahui karena masalah pembebasan lahan disana cukup rumit, lahan di sumatera barat dilindungi dengan adat istiadat yang sangat ketat, ditambah lagi masyarakat enggan melepas lahan mereka kepada pemerintah walupun sudah ditawari pemerintah daerah untuk dipindahkan dan ganti rugi.sayapun dapat memaklumi pembebasan lahan ini cukup sulit karena masyarakat takut akan kehilangan mata pencarian mereka yang sebagian besar adalah petani atau hasil bumi, disisi lain , pembebasan lahan pun terhambat oleh sistem adat istiadat yang cukup rumit dan berbelit-belit, misalnya , pembebasan lahan di suatu wilayah di sumatera barat, haruslah melalui persetujuan suatu kaum yang memiliki wewenang atas tanah tersebut, perundingan dengan kaumnya yang dibarengi perundingan dengan pemimpin kaum tersebut yang biasanya dipanggil datuak,tidak hanya sampai di situ,setelah perundingan tersebat, kaum tersebut kembali melakukan negosiasi dengan pemerintah daerah, ini baru sebidang kecil tanah, bagaimana kalau wilayah di sumatera barat hendak direncanakan pembangunan, pasti akan menghabiskan waktu yang lama pula.

Disisi lain, peran aktif pemerintah daerah dalam upaya pembebasan lahan dan komunikasi dengan warga perlu di pertanyakan,mengingat pemerintah pusat telah memberikan waktu untuk pemerintah daerah melakukan pembebasan lahan di sumatera barat.kinerja pemerintah daerah juga perlu di pertanyakan, di tambah adanya isu korupsi oleh oknum tertentu, ini pun menambah daftar panjang mengapa pembebasan lahan untuk pemabangunan contohnya jalan tol di sumatera barat bisa dikatakan cukup tertinggal.padahal menteri PUPR basuki hadimuljono memastikan kehadiran jalan tol pekanbaru-padang dapat mengatasi masalah kepadatan lalu lintas di sumatera barat.jalan tol padang sicincin merupakan ruas dari jalan tol pekanbaru-padang yang dibangun sepanjang 254 kilometer dan bagian dari pengembangan JTTS sepanjang 2.878 kilometer.jalan tol ini nantinya terbagi menjadi enam seksi yaitu seksi I yaitu padang-sicincin, seksi II yaitu sicincin-bukittinggi, seksi III bukittinggi-payakumbuh, seksi IV payakumbuh-pangkalan, seksi V pangkalan-bengkinang,dan seksi VI bengkinang-pekanbaru.ini cukup menyedihkan, padahal jalan tol ini direncanakan bisa beroperasi pada tahun 2021.

Sulitnya pembebasan lahan oleh warga ditambah kasus politik seperti korupsi oleh oknum harus dapat diatasi bersama,dari sisi warga, mereka jangan hanya melihat dari sisi negatifnya saja, banyak hal yang dapat dicoba dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang tidak hanya semata dari hasil bumi, jangan hanya menyalahkan kebijakan dari pemerintah sebagai sebuah kemunduran, akan tetapi cobalah berpikiran maju.dari sisi pemerintah daerah, mereka harus meyakinkan warga akan dampak positif dan negatif dari pembangunan ini bisa berjalan tanpa ada pihak yang dirugikan,mengganti lahan mereka dengan kesepakatan bersama, memberikan sosialisasi atas pembangunan menuju sumatera barat yang lebih di kenal, maju dan modern, mereka juga harus memastikan, sektor penghidupan masyarakat yang terdampak harus mereka atasi misalnya membuka taman wisata berstandar nasional dan internasional, edukasi pemanfaatan kearifan lokal yang dapat menjadi sumber penghidupan yang baru agar mereka menjadi tenang akan nasib mereka,dan pemerintah daerah harus berkerja sama dengan pihak yang dapat membantu percepatan pembangunan di sumatera barat dan memberantas korupsi.perlunya sosialisasi, komunikasi warga dan pemerintah daerah untuk menemukan solusi bersama yang tak hanya merugikan satu pihak saja.