Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) selama sesi ke-48 di Jenewa mengadopsi resolusi yang diprakarsai oleh Uzbekistan tentang konsekuensi pandemi COVID-19 bagi hak-hak kaum muda, dilaporkan oleh layanan pers Kementerian Luar Negeri Uzbekistan.
Secara umum, berkat kerja yang ditargetkan, pihak Uzbekistan berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian besar negara dari semua benua. Resolusi itu mendapat persetujuan bulat dari 47 negara anggota UNHRC, kata kementerian itu.
Selain itu, sebagai hasil dari negosiasi, delegasi Uzbekistan membentuk apa yang disebut "kelompok inti" yang mencakup hampir semua kelompok regional di UNHRC.
"Dokumen tersebut menyerukan negara-negara untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi kaum muda, untuk membantu memastikan hak dan kebebasan mereka dalam konteks mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19. Resolusi tersebut juga memutuskan agar Komisaris Tinggi PBB untuk HAM melakukan studi rinci tentang cara-cara untuk mengurangi dampak pandemi global terhadap hak-hak pemuda, termasuk mengidentifikasi kasus-kasus diskriminasi terhadap kaum muda dalam pelaksanaan hak asasi mereka, termasuk kelompok perempuan muda," jelas Kemlu.
Dokumen tersebut tersedia dalam sistem manajemen dokumen PBB dalam enam bahasa resmi.
Disahkannya resolusi atas dasar konsensus tersebut merupakan bukti dukungan luas masyarakat dunia terhadap prakarsa internasional dan program reformasi yang dilakukan di negara tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Shavkat Mirziyoyev.
Presiden Shavkat Mirziyoyev mengemukakan gagasan untuk mengembangkan dan mengadopsi resolusi UNHRC tentang hak-hak pemuda selama pandemi pada sesi ke-46 HRC pada bulan Februari tahun ini.
Tahun lalu, Uzbekistan pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk masa jabatan tiga tahun (2021-2023).
