Sila ke-4 Pelanggaran HAM

 Sila keempat Pancasila berbunyi: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Sila tersebut disimbolkan dengan kepala banteng. Kepala banteng dipilih menjadi simbol sila keempat Pancasila karena banteng menggambarkan manusia yang berjiwa sosial. Menurut Putri Indana Zulfa dan Hendrik Pandu Paksi dalam jurnal Pengembangan Media Pembelajaran “Harta Karun Sisil” dalam Materi Mengenal Simbol Sila-Sila Pancasila pada Lambang Negara untuk Siswa Kelas I Sekolah Dasar (2021), Pancasila berasal berasal dari kata ‘panca’ berarti lima, dan ‘sila’ berarti asas atau dasar. Pancasila memuat lima sila yang mana pada tiap silanya mempunyai simbol masing-masing. Simbol pada tiap sila berfungsi untuk memperkuat makna yang dikandungnya.Hubungan makna sila keempat Pancasila dengan simbolnya adalah masyarakat Indonesia harus mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan atau saat membicarakan suatu hal.

Contoh kasus : Pelanggaran HAM merupakan salah satu bagian dari contoh pelanggaran nilai nilai pancasila. Kita tahu bahwa pancasila merupakan ideologi bangsa dan harus diyakini dalam hati dan diikrarkan dengan lisan dan juga ditunjukkan dengan perbuatan. Pancasila asalnya dari dua kata, yakni Panca dan Sila. Panca yang berarti lima dan Sila yang memiliki arti asa atau prinsip.

Pancasila bukan hanya digunakan sebagai dasar negara, melainkan juga harus digunakan sebagai prinsip dan untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, di dalam penerapannya seringkali ada oknum-oknum yang melanggar pancasila. Mereka melakukan pelanggaran tersebut bukan karena tidak tahu tentang pancasila, melainkan karena pancasila tidak dibuktikan dengan tindakan.

Salah satu pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini bisa berhubungan dengan sila ke 4 maupun sila yang lainnya. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang berkaitan dengan sila ke 4? Berikut ini kami berikan jawabannya.

1. Pembatasan berpendapat

Setiap manusia memang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat karena sebenarnya hal ini merupakan sifat asli manusia. Akan tetapi, berpendapat juga harus dibatasi dengan ketentuan-ketenuan tertentu. Tujuannya agar pendapat yang dikemukakan tidak sembarangan dan tetap memperhatikan kepentingan atau privasi orang lain yang tidak boleh diganggu.

Akan tetapi, pembatasan terhadap pendapat masyarakat secara berlebihan juga bisa menjadi salah satu pelanggaran HAM yang berkaitan dengan sila ke 4. Meskipun awalnya dijelaskan tujuan pembatasan ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat seseorang. Namun ketika pemabatasan dilakukan secara berlebihan juga tidak baik.

2. Disrkiminasi jabatan

Pelanggaran HAM yang kedua dan masih ada kaitannya dengan sila ke 4 adalah diskriminasi jabatan. Akan sangat disayangkan jika kebegaraman suku yang ada di Indonesia tidak diimbangi dengan kesadaran dan kedewasaan yang baik. Salah satu contohnya adalah pelarangan terhadap agama tertentu untuk bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang sebenarnya perusahaan tersebut bersifat umum.

Selain itu, masih ada beberapa tindakan lain yang mendiskriminasi kaum minoritas. Tentu hal ini merupakan pelanggaran yang tidak boleh ditoleransi. Harus ada tindakan dari pihak-pihak terkait dan berwenang untuk menyeleasikan permasalahan tersebut agar tidak sampai menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks.

3. Tebang pilih dalam penerapan hukum

Tebang pilih di dalam penerapan hukum jug amasih ke dalam satu satu contoh kasus pelanggaran HAM sila ke 4. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada perbedaan antara agama, suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya.

Semuanya harus memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan yang sama juga, baik kaum mayoritas maupun kaum minoritas. Tapi kenyataannya masih ada orang-orang yang malah tebang pilih di dalam menerapkan hukum. Mereka cenderung pilih kasih terhadap kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok yang lainnya.

Hal ini hanya akan menimbulkan konflik dan malah melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum di Indonesia. Selain itu, kepercayaan masyarakat juga akan menurun sehingga membuatnya tidak percaya terhadap hukum di Indonesia.

Opini: 

Seharusnya kita meskipun dalam berbeda pendapat,kita harus saling menghrgai satu sama lain dan tidak boleh menyalahkan pendapat  antara satu orang dengan pendapat orang lain.Meskipun semisal  kita berbeda pendapat,akan tetapi kita  harus tetap satu,seperti bunyi dari bhineka tunggal ika yaitu berbeda-beda tapi tetap satu.Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sudah final, namun implimentasi sila-sila Pancasila sebagai landasan bernegara. Praktiknya disadarai atau tidak selalu menarik untuk diperbincangkan serta tidak habis-habisnya untuk dikupas dan dijadikan sebagai landasan berkontemplasi sebagai dasar pijakan untuk membawa bahtera negara menuju tercapainya mimpi-mimpi kehidupan yang sejahtera adil, makmur, aman dan sentosa. Perkam-bangan dewasa ini keberadaan Pancasila diper-masalahkan serta diragukan terkaitkeberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa dikambinghitamkan, karena dianggap menyebabkan kondisi bangsa yang tidak mampu progresif dalam menghadapi setiap tantangan globalisasi. Serta dianggapsebagai permasalahan karena Pancasila sebagai ideologi tidak kunjung mampu memberikan sebuahjaminan kesejahteraan.