Dalam tekadnya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam empat tahun ke depan, Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar. Banyak pihak menyarankan agar Prabowo belajar dari kegagalan kebijakan pangan di era pemerintahan Joko Widodo, terutama terkait dengan program food estate yang dinilai tidak membawa hasil signifikan.
Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyoroti beberapa kebijakan Jokowi yang dianggap keliru. Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan pemerintah sebelumnya adalah maraknya konversi lahan pertanian subur menjadi kawasan non-pertanian. "Selama 10 tahun Jokowi memimpin, hampir 1,4 juta hektar lahan pertanian subur berubah fungsi menjadi non-sawah. Jika Prabowo mengikuti langkah yang sama, swasembada pangan hanya akan menjadi impian," ujarnya tegas.
Langkah Kunci Demi Mewujudkan Swasembada Pangan
Untuk memastikan swasembada pangan benar-benar terwujud, SPI dan HKTI menyarankan 12 langkah kunci yang harus dilakukan Prabowo. Di antara langkah-langkah tersebut, beberapa hal penting yang perlu dihindari adalah pengulangan kesalahan yang telah terjadi di masa lalu.
1. Tinggalkan Food Estate. Program food estate, menurut Henry, terbukti tidak berhasil. Alih-alih meningkatkan produksi pangan, program ini justru memberi keuntungan besar bagi korporasi. Prabowo harus menghentikan ketergantungan pada model ini dan fokus pada pemberdayaan petani rakyat.
2. Bentuk Koperasi Petani Rakyat. Prabowo perlu mendorong pembentukan koperasi petani rakyat di setiap daerah. Koperasi ini akan menjadi tulang punggung sistem pertanian kerakyatan yang menempatkan petani sebagai aktor utama dalam produksi pangan nasional.
3. Reformasi Kepemilikan Lahan. Reformasi agraria harus menjadi prioritas, dengan redistribusi lahan kepada petani kecil yang selama ini hanya memiliki sedikit lahan untuk bertani. Hal ini diharapkan bisa mengatasi masalah sewa lahan yang semakin mahal.
4. Cegah Penguasaan Lahan oleh Korporasi. Penguasaan lahan oleh korporasi besar harus dihentikan. Model pertanian rakyat yang berbasis koperasi dan usaha kecil menengah lebih efektif dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
5. Membangun Sistem Pertanian Agroekologis. Sistem pertanian yang berkelanjutan harus dikembangkan. Salah satunya dengan penggunaan pupuk organik yang lebih murah dan ramah lingkungan. Selain itu, Prabowo juga perlu mendorong pengembangan peternakan rakyat untuk mendukung ekosistem pertanian.
6. Stop Impor Pangan. Swasembada pangan tidak akan tercapai jika impor pangan besar-besaran terus dilakukan. Prabowo harus memastikan kebijakan impor pangan dibatasi dan mendorong produksi pangan lokal agar petani dapat meningkatkan pendapatan mereka.
Tantangan dan Kesulitan Petani Saat Ini
Nasib petani Indonesia saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Husen Indara, seorang petani padi di Gorontalo, mengungkapkan bagaimana ketergantungan pada kondisi alam dan tingginya biaya produksi membuat petani sulit sejahtera. Dalam satu musim tanam, Husen membutuhkan modal sekitar Rp6 juta. Jika panen berhasil, ia dapat menghasilkan sekitar Rp24 juta, namun kenyataannya, sering kali hasil panen tidak sesuai harapan.
"Bulan lalu, panen saya gagal. Saya hanya mendapatkan satu ton beras dengan harga jual Rp12 juta. Separuh dari hasil itu harus saya gunakan lagi sebagai modal untuk musim tanam berikutnya. Sisanya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama empat bulan ke depan. Ini tidak cukup!" keluh Husen.
Kondisi serupa juga dialami Idris Buhu, seorang petani jagung di Gorontalo. Menurut Idris, cuaca yang tidak dapat diprediksi sering kali membuat hasil panen gagal. "Kadang musim hujan malah kekeringan, kadang musim kemarau malah hujan deras dan banjir. Kita hanya bisa berharap keberuntungan," ungkap Idris.
Menatap Masa Depan: Harapan untuk Pemerintahan Prabowo
Di tengah segala tantangan ini, Prabowo Subianto bertekad membawa Indonesia keluar dari ketergantungan pada impor pangan. Dalam salah satu pidatonya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan paling lambat dalam empat tahun setelah menjabat. "Tidak ada pilihan lain. Kita harus swasembada pangan!" ujar Prabowo penuh semangat.
Prabowo yakin, dengan penerapan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan mengembalikan kesejahteraan petani. Beberapa langkah yang diusulkan oleh SPI dan HKTI, seperti membentuk koperasi petani, menghentikan penguasaan lahan oleh korporasi, dan meninggalkan program food estate, diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mencapai target ini.
Selain itu, Prabowo juga disarankan untuk menerapkan pendekatan holistik dalam kebijakan pangan. Sadar Subagyo, anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menyebut perlunya satu undang-undang omnibus yang menyatukan semua regulasi sektor pangan dan pertanian. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pangan lebih terintegrasi dan terfokus pada tujuan swasembada.
Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, harapan tetap membara. Dengan komitmen kuat, reformasi di sektor pertanian, dan kebijakan yang tepat, masa depan swasembada pangan Indonesia bisa terwujud. Para petani, yang selama ini terpinggirkan dan berjuang sendirian, kini berharap pada kepemimpinan Prabowo untuk membawa perubahan nyata.
Indonesia tidak boleh gagal lagi. Ini adalah momen untuk bangkit dan menjadikan kedaulatan pangan sebagai kenyataan. Prabowo Subianto diharapkan bisa menjadi pemimpin yang membawa perubahan tersebut. Bukan hanya bagi para petani, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia yang merindukan kemandirian pangan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
