Dalam tekadnya untuk mewujudkan swasembada pangan dalam empat tahun ke depan, Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar. Banyak pihak menyarankan agar Prabowo belajar dari kegagalan kebijakan pangan di era pemerintahan Joko Widodo, terutama terkait dengan program food estate yang dinilai tidak membawa hasil signifikan.
Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyoroti beberapa kebijakan Jokowi yang dianggap keliru. Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan bahwa salah satu penyebab utama kegagalan pemerintah sebelumnya adalah maraknya konversi lahan pertanian subur menjadi kawasan non-pertanian. "Selama 10 tahun Jokowi memimpin, hampir 1,4 juta hektar lahan pertanian subur berubah fungsi menjadi non-sawah. Jika Prabowo mengikuti langkah yang sama, swasembada pangan hanya akan menjadi impian," ujarnya tegas.
Langkah Kunci Demi Mewujudkan Swasembada Pangan
Untuk memastikan swasembada pangan benar-benar terwujud, SPI dan HKTI menyarankan 12 langkah kunci yang harus dilakukan Prabowo. Di antara langkah-langkah tersebut, beberapa hal penting yang perlu dihindari adalah pengulangan kesalahan yang telah terjadi di masa lalu.
1. Tinggalkan Food Estate. Program food estate, menurut Henry, terbukti tidak berhasil. Alih-alih meningkatkan produksi pangan, program ini justru memberi keuntungan besar bagi korporasi. Prabowo harus menghentikan ketergantungan pada model ini dan fokus pada pemberdayaan petani rakyat.
2. Bentuk Koperasi Petani Rakyat. Prabowo perlu mendorong pembentukan koperasi petani rakyat di setiap daerah. Koperasi ini akan menjadi tulang punggung sistem pertanian kerakyatan yang menempatkan petani sebagai aktor utama dalam produksi pangan nasional.
3. Reformasi Kepemilikan Lahan. Reformasi agraria harus menjadi prioritas, dengan redistribusi lahan kepada petani kecil yang selama ini hanya memiliki sedikit lahan untuk bertani. Hal ini diharapkan bisa mengatasi masalah sewa lahan yang semakin mahal.
4. Cegah Penguasaan Lahan oleh Korporasi. Penguasaan lahan oleh korporasi besar harus dihentikan. Model pertanian rakyat yang berbasis koperasi dan usaha kecil menengah lebih efektif dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
5. Membangun Sistem Pertanian Agroekologis. Sistem pertanian yang berkelanjutan harus dikembangkan. Salah satunya dengan penggunaan pupuk organik yang lebih murah dan ramah lingkungan. Selain itu, Prabowo juga perlu mendorong pengembangan peternakan rakyat untuk mendukung ekosistem pertanian.
6. Stop Impor Pangan. Swasembada pangan tidak akan tercapai jika impor pangan besar-besaran terus dilakukan. Prabowo harus memastikan kebijakan impor pangan dibatasi dan mendorong produksi pangan lokal agar petani dapat meningkatkan pendapatan mereka.