Hak Akses Informasi Publik Jadi Prioritas! Begini Cara Polri Wujudkan Transparansi di Era Digital!

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 November 2024, pukul 08.30-10.10 WIB, bertempat di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta.

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Polri berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Uji Publik ini menjadi ajang untuk mengukur sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik telah diterapkan dalam internal Polri. Keterbukaan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pada tahap sebelumnya, Polri berhasil meraih nilai maksimum 100 dalam penilaian pengisian Self Questionnaire Assessment (SAQ) untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian akhir Uji Publik akan menggabungkan hasil dari SAQ dan penilaian langsung di lapangan.

Seperti lembaga negara lainnya, Polri akan dinilai berdasarkan berbagai aspek, termasuk kualitas informasi yang disampaikan, jenis informasi yang dibuka untuk publik, sarana dan prasarana pendukung akses informasi, serta komitmen organisasi terhadap keterbukaan. Selain itu, upaya digitalisasi dan inovasi dalam pengelolaan informasi juga menjadi perhatian utama.

Polri telah mempersiapkan materi presentasi yang berfokus pada kebijakan dan strategi yang diterapkan untuk memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik. Beberapa poin utama yang akan disampaikan antara lain: keselarasan kebijakan Polri dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, penggunaan teknologi untuk memudahkan akses informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis informasi, dan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait permintaan informasi.

Uji Publik ini akan dinilai oleh tim yang terdiri dari komisioner KI Pusat, akademisi, praktisi, dan jurnalis yang berkompeten di bidang keterbukaan informasi publik. Mereka akan memberikan penilaian objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Uji Publik ini, Polri berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam hal keterbukaan dan transparansi. Polri berkomitmen untuk terus menjadi institusi yang lebih profesional, modern, dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.