Apa Benar Sudah Merata?
Indonesia, negara yang kaya raya, negara yang kita cintai dan banggakan tetapi sistem pendidikannya luluh lantak. Dilansir dari data yang dirilis Worldtop20.org tahun 2023, Indonesia merupakan negara dengan peringkat ke-67 dari 209 negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Hal ini tak lepas dari faktor mental kita yang merupakan mental "jajahan" ditambah lagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dari tiap generasi untuk bisa sukses mencerdaskan bangsa.
Untuk menanggulangi hal tersebut, saat ini pemerintah sedang menggenjot sektor kehidupan yang paling mendasar bagi kita yaitu aspek pendidikan. Pemerintah akhirnya membuat visi dan target bersama mengenai dunia pendidikan yaitu SDGs point nomor 4 yang berisi pendidikan berkualitas. Melalui SDG point nomor 4 ini pemerintah bercita cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Alinea pembukaan UUD negara republik Indonesia tahun 1945.
Melalui visi, target, dan SDG point nomor 4 pemerintah telah melakukan beberapa tindakan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu dengan menerapkan sistem zonasi, penyebaran guru ke area 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), dan pemerataan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Implementasi dari program program tersebut sudah kita rasakan dampaknya, mulai dari hilangnya predikat sekolah "favorit" hingga guru guru yang kita sukai dan cintai dipindah tugaskan.
Fokus saya pada artikel ini adalah mengenai pemerataan pendidikan, mengapa perlu adanya pemerataan Pendidikan? Di daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), desa, bahkan daerah pinggiran kota memiliki masalah yang sama, yaitu kemiskinan, kualitas SDM ( sumber daya manusia) yang rendah, kualitas guru yang kurang baik, rendahnya prestasi dan sarana prasarana sekolah. Namun apakah pemerataan Pendidikan sungguh perlu adanya di Indonesia yang serba abu abu ini?
Pemerataan pendidikan kini hanya kedok, samaran, dan alibi dari acara korup dan "bagi bagi". Pemerataan Pendidikan yang fokus ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa malah diperebutkan elit politik untuk mencari cuan. Akibatnya dana dari pusat yang besar disalurkan ke daerah daerah terpencil tersisa hanya 10-20% saja. Hal tersebut memang membantu daerah daerah tersebut namun efektivitas dan esensi pemerataan Pendidikan sudah hilang sepenuhnya.
Pemerataan Pendidikan yang sudah digadang gadang dan dibanggakan memang bagus secara konsep, namun apakah benar memang sudah merata? Zonasi secara harfiah menyamaratakan status sekolah, namun stigma dan pikiran masyarakat tetap ada sekolah "favorit" dan sekolah "terbaik" doi setiap kota. Nyatanya banyak sekolah di daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar) dan pinggiran yang belum merasakan bukti nyata dari program pemerataan pendidika  yang diadakan oleh pemerintah republik Indonesia.
Banyak sekolah mengidam idamkan lancarnya kegiatan belajar mengajar dengan mudahnya akses informasi melalui jaringan internet. Banyak murid dan guru ingin melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan proyektor. Banyak sekolah menginginkan fasilitas sarana prasarana yang baik guna menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Namun lagi lagi banyak mimpi dan harapan yang harus terkubur dan jatuh karena pemerataan Pendidikan belum maksimal saat ini.
Perlu adanya Tindakan proaktif dari pemerintah untuk hal ini. Pemerintah juga perlu mengetahui kondisi lapangan sebenarnya, buat objek objek prioritas, dan pastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat disalurkan dengan benar dan tepat kepada sekolah yang memang membutuhkannya. Indonesia negara yang hebat, Indonesia negara yang kaya, Indonesia negara yang Makmur namun karena tingkat kecerdasan dan Pendidikan yang rendah membuat kita sulit berkembang dan melangkah maju. Kalau kata pepatah "tuntutlah ilmu sampai ke negri cina" maka kita harus bisa membuat pepatah baru yakni " ilmu dan moral adanya di Indonesia"
