Perlunya Grand Desain dan Pembangunan Ekosistem HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjamin pemenuhan HAM bagi seluruh warganya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM, baik dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun ketidakadilan sistemik, masih menjadi tantangan besar. Untuk itu, diperlukan strategi jangka panjang berupa grand design pembangunan HAM dan penguatan ekosistem HAM yang terintegrasi.

Duet antara Natalius Pigai dan Mugiyanto yang disahkan sebagai pucuk pimpinan Kementerian HAM, telah berjalan sekitar 70 hari. Melalui pasangan para aktivis HAM itu, Presiden Prabowo Subianto dapat difahami sangat ingin mengembalikan sekaligus meningkatkan citra HAM yang semakin merosot di negeri ini. Penunjukan menteri HAM disertai dengan keberadaan wakil menteri tersebut penting untuk menegakkan kembali sakralitas penghormatan dan pemenuhan HAM yang dalam sejumlah peristiwa terkesan dilakukan oleh penyelenggara negara.

Grand design pembangunan HAM haruslah menjadi cetak biru yang komprehensif, visioner, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu menjadikan HAM sebagai landasan dalam setiap kebijakan pembangunan. Hal ini mencakup memastikan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan. Indonesia memerlukan indikator kinerja HAM yang terukur,  sehingga diperlukan adanya penyusunan indikator kinerja HAM. Upaya itu sebagaimana tingkat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan keadilan hukum. Data ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana hak-hak dasar terpenuhi.

Pendidikan HAM berkelanjutan perlu dilakukan sejak dini. Pendidikan HAM ini sesungguhnya ingin memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memahami, menghormati, dan memenuhi HAM bagi diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan HAM tidak hanya memperkuat pengetahuan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun generasi yang lebih toleran, inklusif, dan sadar akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Grand design ini perlu diiringi dengan komitmen kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Penguatan Pendidikan HAM bagi Petugas Pemasyarakatan di Badiklat Kumham Semarang (Sumber: Dok. Khamdan)

Edukasi tentang HAM harus dimulai sejak dini melalui integrasi HAM dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal. Kontekstualsiasi materi HAM perlu disesuaikan dengan isu-isu lokal berkaitan toleransi, kesetaraan gender, hak kelompok rentan dan disabilitas, serta perlindungan lingkungan yang sehat. Proses penyadaran HAM demikian membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas internasional, untuk terciptanya ekosistem HAM di Indonesia.

Civil Society Organization (CSO) atau organisasi masyarat sipil adalah mitra penting dalam pemantauan, advokasi, dan pemberdayaan HAM. Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang konstruktif dengan CSO, sekaligus melindungi aktivis HAM dari ancaman dan kriminalisasi. Sektor swasta memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dalam operasionalnya. Penerapan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM (Business and Human Rights) harus menjadi standar di seluruh industri, termasuk memastikan hak pekerja dan perlindungan lingkungan.

Sebagai anggota aktif di forum internasional seperti PBB, ASEAN, dan G20, OIC, dan D-8, Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama global untuk memperkuat kapasitas nasional dalam pemajuan HAM. Bantuan teknis, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan dengan negara lain akan sangat berharga. Dengan populasi besar dan peran strategisnya, Indonesia memiliki potensi menjadi pemimpin dalam isu HAM di kawasan Asia Tenggara sebagaimana secara rutin telah menjadi anggota Dewan HAM di PBB. Untuk mencapai visi ini, diperlukan komitmen politik yang kuat, serta upaya nyata untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Rekonsiliasi yang transparan dan akuntabel dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Grand design pembangunan HAM bukan hanya dokumen kebijakan, melainkan sebuah gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Penguatan ekosistem HAM akan memperkokoh fondasi demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai bangsa yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi teladan dalam pemajuan HAM di tingkat global. Dengan melangkah bersama, mari kita wujudkan Indonesia sebagai bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.