Partai golkar yang berlambangkan pohon beringin itu mulai komplik diawal-awal pwmwrintahan jokowi dan jusup kala, lalu yang jadi pertanyaan ada apakah dibalik semua ini, apakah ini akan terjadi seperti di zaman orde baru pada saat pemerinahan pak Suharto.
Ketika zaman orde baru partai politik yang paling menonjol adalah partai golkar yang beranggotakan lebih dari 50% pegawai negeri dan didukun oleh anggota yang ahli dalam perpolitikan, ketika dizaman orde baru partai demokrasi Indonesia saat itu juga mengalami kisruh internal didalam partainya karena ada ccampur tangan dari orde baru atau kita sebutlah partai golkar tetapi pada saat itu situasi dan kondisinya berbeda karena kebebasan pers tidak ada.
Partai demokrasi Indonesia kemudian berubah menjadi partai demokrasi Indonesia perjuangan, kemudian mulai menunjukkan taringnya setelah reformasi dan pada saat ini partai demokrasi Indonesia prjuangan yang memegang kepala pemerintahan, kemudian partai golkar kemudian ribut memperebutkan siapa yang menjadi ketua umum dipartai yang berlambangkan pohon beringin tersbut yaitu pihak aburizal bakrie dengan pihak agung laksono.
Semakin memanasnya polemik yang terjadi dipartai golkar adalah ketika mentri hokum dan HAM yaitu Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan kubu dari agung laksono walaupun tidak ada keputusan yang incraht dari pengadilan, ini mengakibatkan konplik dipartai golkar semakin memenas ditambah lagi dengan kisruh yang terjadi di DPR kubu anggota agung laksono mendobrak anggota DPR yang berasal dari kubu aburizal bakri.
Yasonna adalah komisi III yang berasal dari partai demokrasi Indonesia, seharusnya tidak melakukan atau mengesahkan salah satu kubu dari paartai golkar tersebut sebelum ada keputusan dari pengadilan, lalu apakah seperti yang saya katakan tadi ini adalah aksi balsan membalas yang dilakukan oleh partai demokrasi Indonesia perjuangan untuk membalas di zaman orde baru tersebut, partai golkar akan diobrak abrik dari dalam sehingga akan terjadi perpecahan karena merebutkan siapa yang menjadi ketua umum.
Selain dari yasonna juga dari pihak pemerintah belum melakukan tindakan yang berarti dan mampu mereda perseteruan dikedua kubu tersebut padahal dari pihak pemerintah mempunyai wewenang untuk mereview kembali kebijakan partai politik, sehingga itu bisa mereda kompik diantara partai golkar tersebut.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
