Perjalanan pemberantasan korupsi dari masa kemerdekaan hingga saat ini mengalami pasang surut, terutama disebabkan penuh akan muatan politik yang menyebabkan berbagai kasus korupsi skala menengah maupun besar yang tidak secara tuntas terungkap.Selain itu dari masa kemerdekaan hingga 2014, kelompok reformasi tidak dapat membawa reformasi tata kelola yang komprehensif, mendalam, dan berkelanjutan. Terutama di era Soeharto ya, yang terjadi malah konsolidasi sistem otoritarian.Tiga aktor utama dalam tindak pidana korupsi, yakni aparat penegak hukum, birokrat, dan politisi.Karena ketiga institusi ini saling berkelindan, saling mengikat.
Hubungan antara aparat penegak hukum, birokrat, dan politisi itu dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK, seperti politisi yang melakukan simbiosis dengan birokrasi, serta acapkali politisi tersebut mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum.
Sebenarnya sih tidak ada pil ajaib yang bisa membuat korupsi menjadi hilang seutuhnya.Sekadar contoh, Singapura punya badan atau biro pemberantasan korupsi seperti halnya KPK di Indonesia. Nyatanya, Singapura membutuhkan waktu 30-40 tahun untuk membangun lembaga pemberantasan korupsi yang akhirnya disegani. Sedikit sekali korupsi ada di Singapura, begitu pula di Hong Kong.
Pada dasarnya masyarakat sipil memiliki peran yang cukup signifikan dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.Seperti kasus Gayus Tambunan, Setya Novanto, itu menunjukkan bahwa peranan masyarakat sipil, termasuk media, memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pengentasan tindak pidana korupsi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
