Perekonomian Indonesia di Tahun 2023

Bank central Indonesia atau biasa disebut BI telah memperkirakan bahwasanya pada tahun ini khususnya pada tahun 2023. Perekonomian global diindonesia masih belum stabil, kita sebagai Masyarakat dihimbau untuk waspada atas kejadian perekonomian pada tahun ini. Ditahun ini BI telah memperkirakan adanya 5 permasalahan yang aka nada pada tahun ini yaitu adalah:

Pak pery warjiyo selaku gubernur Bank Indonesia mengungkapkan adanya lima tantangan perekonomian global yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Beliau menjelaskan perekonomian global diperkirakan akan mengalami kontraksi atau biasa disebut mengalami perlambatan, yang menimbulkan akan adanya efek domina yang meningkat, resiko resisi ekonomi pada negara amerika dan negara-negara eropa.

Kedua pak peri warjio mengungkapkan pada rapat tahunan bak indonesia yaitu inflasi juga akan tetap sangat tinggi karena volatilitas harga energi dan pangan global.

Juga menjelaskan bahwa suku bunga The Fed diperkirakan akan meningkat (lebih lama) dan bahkan mungkin naik hingga 5%, yang akan tetap tinggi sepanjang tahun 2023. Dolar AS juga diperkirakan akan memberikan dampak yang sangat kuat, yang akan memberikan tekanan pada nilai tukar. nilai tukar negara lain, termasuk  rupiah Indonesia. Cas is the king. Penarikan dana investasi global dan transisi ke aset likuid karena risiko tinggi, Permasalahan perekonomian global ini disebabkan oleh kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil, seperti perang antara Rusia dan Ukraina yang tidak dapat diprediksi akhir akhirnya, serta memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

BI juga menyebut pandemi Covid-19 masih terus berdampak pada perekonomian global, termasuk Tiongkok yang hingga saat ini masih belum menerapkan lockdown di beberapa kota dalam  enam bulan ke depan. Akibat penutupan ini, pasokan distribusi terhenti sehingga menyebabkan tingginya harga energi pangan. 

Laju pertumbuhan perekonomian nasional berkembang negatif selama dua triwulan berturut-turut pada tahun 2020. Kontraksi pertama terjadi pada triwulan II, dan pertumbuhan ekonomi lebih rendah 5,32 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini juga berlanjut pada triwulan III dengan hasil perekonomian sebesar 3,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rekor dua triwulan berturut-turut,  secara teknis perekonomian Indonesia mengalami penurunan.

Hingga saat ini perekonomian Indonesia sangat bergantung pada harga bahan baku ekspor batu bara dan minyak sawit. Namun akibat menurunnya permintaan  batu bara dan kelapa sawit global, pemerintah tidak lagi bergantung pada harga komoditas ekspor batu bara dan kelapa sawit untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kini pertumbuhan perekonomian nasional bertumpu pada konsumsi domestik. Konsumsi domestik menyumbang lebih dari 50 persen  produk domestik bruto (PDB).

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021  berkisar antara 3,5  hingga 4,3 persen. Padahal, BI sebelumnya  memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 bisa berkisar antara 4,1  hingga 5,1 persen. Hal ini juga merupakan koreksi terhadap optimisme sebelumnya bahwa perekonomian Indonesia dapat tumbuh dari 4,3% menjadi 5,3%. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, penurunan tersebut disebabkan meningkatnya kasus harian  Covid-19 varian Delta pada akhir Juni 2021 yang akhirnya membuat pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Di awal kuartal ketiga tahun 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi perekonomian tahun ini mulai pulih dari penurunan tahun lalu, tercermin dari naiknya PMI menjadi 54,6 selama enam bulan berturut-turut. Menkeu juga menyampaikan, kondisi perekonomian membaik pada kuartal I tahun ini, meski pada awal tahun 2021 penurunan akibat penurunan jumlah kasus Covid-19 secara tiba-tiba sebesar 0,74 persen. Peningkatan kasus membatasi mobilitas sehingga mempengaruhi konsumsi masyarakat. 

Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia mendorong pemerintah menetapkan keadaan darurat PPKM Jawa dan Bali. PPKM ini berlangsung dari awal Juli hingga akhir Juli 2021. Dengan adanya PPKM luar biasa ini, perekonomian Indonesia kembali mengalami penurunan  karena beberapa industri tidak dapat menjalankan usahanya. Misalnya restoran atau jajanan pinggir jalan dilarang menyajikan makanan di tempat dan hanya diperbolehkan menyajikan secara online. 

Faktanya, tidak semua masyarakat Indonesia bisa melakukan hal tersebut secara online, sehingga keuntungan para pelaku usaha atau pedagang kaki lima pun berkurang secara signifikan. Jika PPKM darurat terus berlanjut, dikhawatirkan akan semakin memburuknya kondisi perekonomian masyarakat dan peningkatan angka kemiskinan.