UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 61,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya daya saing.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah pusat menyiapkan kebijakan baru untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kebijakan baru tersebut mencakup peningkatan akses pembiayaan, akses pasar, dan kualitas produk dan layanan.
Peningkatan akses pembiayaan
Pemerintah akan memberikan dukungan pembiayaan yang lebih luas kepada UMKM, baik melalui perbankan maupun lembaga pembiayaan non-bank. Pemerintah akan memberikan subsidi bunga untuk KUR, meningkatkan kuota KUR, dan mempermudah persyaratan pengajuan KUR. Pemerintah juga akan mendorong lembaga pembiayaan non-bank untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM.
Peningkatan akses pasar
Pemerintah akan memfasilitasi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah akan mengembangkan pasar digital untuk UMKM, serta memberikan akses kepada UMKM untuk mengikuti pameran dan misi dagang di luar negeri.
Peningkatan kualitas produk dan layanan
Pemerintah akan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Pemerintah akan memberikan pelatihan peningkatan kualitas produk, pelatihan pemasaran digital, dan pelatihan manajemen usaha.
Kebijakan baru ini diharapkan dapat mendorong UMKM untuk menjadi lebih produktif, inovatif, dan kompetitif. Dengan demikian, UMKM dapat berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.
Kebijakan baru yang disiapkan pemerintah ini memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek yang penting bagi pengembangan UMKM, yaitu akses pembiayaan, akses pasar, dan kualitas produk dan layanan.
