Pemilihan umum adalah indikator keberlangsungan demokrasi dan keberhasilan pemerintahan sebuah negara. Pemilihan yang efektif menghasilkan proses pembentukan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, penegakan hukum, dan kontrol pemerintah. Akibatnya, banyak negara berpikir tentang cara membuat sistem pemerintahan yang demokratis dengan menggunakan pemilihan umum. Pasca Proklamasi 1945, Indonesia mulai mengadakan pemilu, tetapi baru berhasil dilakukan pada tahun 1951 dan 1955.
PENULIS: Fadela Hayati dan Annisa Nur LatifahÂ
Latar Belakang Diselenggarakannya Pemilihan Umum 1951 di Yogyakarta
Sangat penting untuk menyelidiki Pemilihan Umum 1951 di Yogyakarta. Pemilihan Umum 1951 harus dilihat dari sudut pandang bagaimana pemerintah lokal dan pemerintah pusat berinteraksi untuk membangun sistem demokratis di negara baru. Jadi, hasilnya dapat menjelaskan apa yang terjadi di Yogyakarta selama periode tersebut jika digunakan sebagai ukuran untuk penyelenggaraan pemilihan umum secara nasional.
Pemilu yang diadakan di Jogja setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1951 merupakan tonggak sejarah penting dalam kemajuan demokrasi Indonesia. Pemilu 1951 adalah pemilu pertama yang belum lengkap dan menghadapi banyak masalah. Bertujuan untuk memilih anggota Konsituante untuk menyusun Konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi 1945. PNI dan PKI menjadi peserta pemilu terbesar di Jogja, bersaing ketat untuk merebut suara melalui kampanye dan acara masa yang meningkatkan suasana di kota menjelang pemungutan suara. Sayangnya, pemilu 1951 tidak adil secara keseluruhan dan demokratis, dengan banyak kecurangan yang menguntungkan partai tertentu. Meskipun demikian, pemilu ini tetap bersejarah karena untuk pertama kalinya rakyat Indonesia dapat menggunakan hak suara meksi yang tidak ideal untuk memilih wakil mereka di parlemen.
Pengalaman dengan penyelenggaraan pemilu di Jogja pada tahun 1951 memberi banyak pelajaran berharga untuk perbaikan sistem pemilu dan demokrasi Indonesia di masa depan. Selain itu, sebagai pusat pergerakan nasional, Jogja semakin mengukuhkan peran pentingnya dalam membangun tradisi demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan berkualitas.
Pemilihan umum untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang lancar, panitia pemilihan Yogyakarta telah mempersiapkan pemilu secara menyeluruh sejak awal, dengan menyusun jadwal dan tahapan pelaksanaan yang ketat. Jadwal yang disusun oleh panitia dimulai dengan pendaftaran dan berakhir dengan pelantikan anggota dewan terpilih. Dimulai pada 16 Juli dan berlangsung hingga 24 Desember 1951. Sosialisasi pemilu sudah dimulai sebelum Juli 1951, tetapi prosesnya lebih dari enam bulan. Karena pemilihan umum anggota DPR Daerah Yogyakarta adalah sesuatu yang baru bagi panitia dan masyarakat, penyelenggaraannya sulit. Panitia menghadapi masalah dengan tingkat pendidikan warga, angka buta huruf, dan kesadaran politik yang rendah saat memulai proyek besar itu. Komite mengakui bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 dan PP No. 36 Tahun 1950, yang memungkinkan pelaksanaan.
Meskipun beberapa pemilu telah diadakan sebelumnya pada paruh kedua tahun 1940-an, Pemilu 1951 di Yogyakarta adalah yang paling signifikan dalam sejarah politik Indonesia. M. Nazir Salim menunjukkan bahwa ingatan kesuksesan Pemilu 1955, yang diulang-ulang dan membentuk ingatan sosial tentang sejarah politik mereka, terkait dengan pemilu lokal yang dihelat lebih awal. Oleh karena itu, ada pemahaman bahwa Pemilu 1951 di Yogyakarta dan Sulawesi adalah pemilihan lokal pertama di Indonesia.
Partai-partai politik yang menjadi peserta pemilu 1951
Berbagai partai politik dari berbagai latar belakang dan ideologi berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 1951, mencerminkan perbedaan politik dan kekuatan sosial di Indonesia setelah kemerdekaan. Partai Masyumi menjadi wadah bagi kelompok Islam modernis perkotaan yang dipimpin oleh Mohammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito. Masyumi mengusung ideologi Islam inklusif dengan basis massa yang tersebar di kota-kota Jawa Barat. Sementara itu, Partai Nasional Indonesia (PNI), dipimpin oleh Bung Karno, berideologi nasionalisme sekuler dan banyak didukung oleh kelas menengah kota di pusat pergerakan seperti Jakarta dan Surabaya. Nahdlatul Ulama (NU), lembaga Islam terbesar di Indonesia, mewakili komunitas Islam tradisional yang berasal dari pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di wilayah pedesaan NU menjadi kekuatan kekuatan politik yang dominan dengan konstituante petani dan santri.
Selanjutnya, satu-satunya partai komunis yang berpartisipasi dalam pemilu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. PKI berbasis di kalangan petani dan buruh miskin dan menguat di Jawa Tengah dan Bali. PSII, partai pedagang yang dipimpin oleh HS Tjokroaminoto, dan Parkindo, partai umat Kristen yang dipimpin oleh Ong Eng Die, adalah dua partai Islam lainnya yang turut serta. Semua partai ini memiliki basis massa dan ideologi yang beragam, dan ketujuh partai politik utama ini bersaing secara dinamis dalam pemilihan umum perdana tahun 1951, yang menjadi tonggak sejarah untuk kemajuan desentralisasi.
