Pemilu di Indonesia untuk pemilihan capres, cawapres dan legislatif kembali akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Namun, dalam dinamika politik nasional yang kian hari semakin rumit, dua institusi penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dihadapkan pada tantangan yang semakin berat. Integritas kedua lembaga ini bakal diuji kembali.
Sebelumnya pada pemilu 2019 lalu kita bisa melihat jika KPU sempat dianggap melakukan kecurangan dengan total 1.261 laporan. Tapi semua itu berhasil di mentahkan dalam sidang MK dengan berbagai bukti yang kuat.
Nah, mampukah KPU dan Bawaslu menjaga kepercayaan publik dan memastikan pemilu 2024 mendatang berjalan dengan penuh kejujuran dan keadilan?
Jika kita lihat pada laman resminya, cakupan tugas dan tanggung jawab KPU maupun Bawaslu sangat luas. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemilu. Sehingga dibutuhkan integritas yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas ini tanpa tekanan politik atau intervensi pihak ketiga.
Integritas ini harus dipertahankan agar proses pemilihan berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.
Dalam setiap pemilu pastinya akan selalu ada aksi kecurangan yang terjadi. Mulai dari politik uang, manipulasi suara, hingga penyebaran isu dan berita palsu. Oleh karena itu, kemampuan dari KPU dan Bawaslu dalam menangani masalah ini menjadi penentu keintegritasan mereka.Â
Apabila mereka mampu melakukan tindakan hukum dengan tegas terhadap pelaku kecurangan, maka masyarakat akan semakin percaya dengan sistem pemilu di Indonesia.
Selain itu, transparansi juga menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam menjaga integritas. KPU dan Bawaslu harus dapat menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai tahapan pemilu, proses penghitungan suara, hingga penentuan pemenang. Jika publik meragukan transparansi ini, maka akan terjadi keretakan kepercayaan terhadap institusi tersebut.
Satu lagi yang tak kalah penting adalah partisipasi publik. Integritas KPU dan Bawaslu juga dipengaruhi oleh seberapa jauh mereka mendorong partisipasi publik dalam setiap tahapan pemilu. Masyarakat harus diajak berpartisipasi tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas dalam proses pemilu.
Meskipun dalam pemilu 2024 yang akan datang, integritas KPU dan Bawaslu bakal kembali diuji. Namun, kesuksesan pemilu bukan hanya ada di tangan KPU dan Bawaslu, melainkan juga di tangan kita semua sebagai warga negara Indonesia. Pastinya kita berharap pemilu 2024 dapat berjalan dengan penuh kejujuran dan adil.
