Referendum adalah meminta pendapat masyarakat secara langsung mengenai hal-hal penting dan fundamental yang menyangkut masa depan dan nasib rakyat suatu daerah.  Referendum adalah hak konstitusional rakyat yang mana ada beberapa contoh daerah yang telah melaksanakannya , misalnya pada tahun 1991 ,Bosnia and Herzegovina melaksanakan referendum , mayoritas masyarakatnya lebih memilih untuk pisah dari federasi Yugoslavia
Di Indonesia hal serupa juga pernah terjadi , pada tanggal 30 Agustus 1999 Rakyat Timor timur lebih memilih berpisah dengan negara kesatuan republik Indonesia
keinginan yang dilontarkan oleh ketua DPA partai Aceh dan ketua KPA Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa dengan muallem , pada acara peringatan meninggalnya Hasan Ditiro ,digedung Amel Banda Aceh Senin malam (27/5 lalu) pernyataan yang dibeberkan beliau menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat baik di Aceh maupun nasional.
Ketua KPA Aceh Rayeuk , pernyataan mualem ini dinilai murni sebagai sikap politik atas kondisi kekinian Republik ini yang semakin amburadul
Jadi kenyataan tersebut jauh dari tendensi hasil pilpres 2019, keterlibatan kami dipilpres murni sebagai bentuk perjuangan terhadap politik Aceh, kenapa kami memilih berjuang dengan Prabowo sandi
Karena pasangan ini, membuka celah terhadap posisi tawar politik Aceh kedepan, khususnya pengrealisasikan UUPA (tutur Saifuddin Yahya )
Jika benar referendum dinyatakan, saya berharap kepada elit politik Aceh, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda/mahasiswa membersihkan niat , ikhlas terhadap masa depan Aceh
Dan pihak yang berkompeten untuk memfokuskan pada pembicaraan tentang kesiapan Aceh , menyusun konsep negara seperti apakah Aceh nantinya
Jangan hanya menggaungkan Referendum saja , ketika konsepnya sudah matang,maka tawarkan ke masyarakat agar meyakinkan masyarakat kedepannya lebih sejahtera
Jikapun ada yang tidak sepakat, tetapi bagi yang sepakat untuk mempersiapkan langkah dan agenda politik menuju terselenggaranya Referendum jilid 2 ini
Kita memerlukan konspirasi politik internal aceh, melakukan lobi-lobi internasional bahkan mencari dukungan daripada Masyarakat Indonesia agar agenda ini terlaksanakan
Khusus kepada elit-elit politik semoga rasa egoismenya dan kegilaan terhadap kekuasaan yang dapat memecah belah persatuan Masyarakat Aceh, semoga kembali ke prinsip .
Bahwa Referendum ini adalah untuk kepentingan masyarakat
Dan kepada pemerintah pusat , jangan over acting seperti halnya RyamiMentri pertahanan kemarin , yang memberi respon yang seharusnya tidak diucapkan seperti itu ( TNI kesana Dom) dan jangan provokasi Masyarakat pak Mentri
Semestinya persoalan yang kecil hasil perjanjian supaya diselesaikan agar tidak timbul gejolak dikemudian hari , misalnya terkait bendera dan lambang Aceh,tapal batas wilayah Aceh yang merujuk pada peta 1956, pembagian hasil 70/ 30 , sektor perbankan, nilai tukar rupiah, pemberdayaan eks Kombatan GAM dan lainnya.
Masak persoalan selembaran bendera sampai sekarang belum ada kejelasan
Saya selaku anak muda melihat tidak ada niat untuk mengimplementasikan secara menyeluruh hasil dari perjanjian damai ini
"Kalian lupa ,ada nyawa yang hilang dan darah yang tumpah"
Biarkan rakyat yang menentukan, karena kedaulatan ditangan rakyat!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H