Pendidikan, sebagai tonggak pembangunan sebuah bangsa, mengalami transformasi yang signifikan di Indonesia seiring dengan masuknya era kapitalisme. Dulu, pendidikan menjadi jalan bagi pembebasan dan kesetaraan; kini, logika pasar mengubahnya menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan. Dalam tulisan ini, kita akan menelusuri dampak kapitalisme pada pendidikan Indonesia, menggali tantangan yang dihadapi, serta merumuskan solusi untuk masa depan pendidikan yang lebih adil dan merata.
Dampak Kapitalisme: Komersialisasi dan Perubahan Paradigma
Kapitalisme, sebagai ideologi ekonomi yang berfokus pada peningkatan keuntungan materi, telah mengubah wajah pendidikan Indonesia. Era kapitalisme membawa paradigma baru, di mana pendidikan tidak lagi dianggap sebagai instrumen pembebasan manusia, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keuntungan finansial. Sekolah-sekolah swasta bermunculan dengan tujuan komersial, menjadikan pendidikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Paradigma pendidikan yang dulunya didasarkan pada semangat keadilan sosial dan kesetaraan akses, kini digantikan oleh logika pasar dan kompetisi ekonomi. Esensi pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar semua orang tergantikan oleh dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial.
Dalam konteks ini, peran negara dalam pendidikan terpinggirkan. Meskipun program pendidikan gratis diperkenalkan, pengaruh kapitalisme yang kuat masih mendominasi. Negara harus kembali mengambil peran yang lebih aktif untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara. Seiring dengan itu, masyarakat juga perlu lebih proaktif dalam mendukung pendidikan sebagai hak dasar.
Era kapitalisme telah menghadirkan tantangan besar bagi masa depan pendidikan Indonesia. Ketidaksetaraan akses pendidikan semakin meningkat, sementara negara terjebak dalam sistem ekonomi global yang lebih memprioritaskan keuntungan finansial. Ketimpangan sosial semakin dalam, memperdalam divisi dalam masyarakat.
Untuk mengatasi dampak kapitalisme pada pendidikan, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Peran negara dalam mendukung pendidikan sebagai hak dasar harus diperkuat. Lembaga pendidikan publik perlu diberdayakan untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Hanya dengan kolaborasi dan kesatuan langkah, kita dapat memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi alat untuk mencerdaskan, membebaskan, dan memajukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Transformasi pendidikan menuju pendekatan yang lebih inklusif dan adil adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.
Peran Negara yang Terpinggirkan
Dampak kapitalisme dalam pendidikan tidak hanya tercermin dalam komersialisasi, tetapi juga dalam peran negara yang semakin terpinggirkan. Hilangnya peran negara dalam pendidikan telah mengarah pada peningkatan kemiskinan dan ketidaksetaraan akses pendidikan. Sektor swasta mendominasi, membuat pendidikan menjadi komoditas yang sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu.
Meskipun pemerintah telah memperkenalkan program pendidikan gratis sebagai upaya untuk mengatasi masalah ketidaksanggupan masyarakat membayar biaya pendidikan, namun pengaruh kapitalisme yang kuat masih mendominasi. Program ini tidak mampu menandingi arus komersialisasi yang mengarahkan pendidikan menuju sektor swasta.
Pemerintah harus kembali mengambil peran aktif untuk menyeimbangkan sistem pendidikan dengan menegaskan kembali pentingnya pendidikan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Tren kapitalisme telah mengakibatkan terpinggirkannya peran negara dalam pendidikan. Oleh karena itu, negara harus kembali mengambil peran yang lebih aktif untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara.
