Berdasarkan kebijakan-kebijakan terpopuler yang dipaparkan oleh survei “People’s Climate Vote” oleh UNDP, Indonesia seharusnya mengevaluasi ulang program Food Estate yang digarap oleh kementerian pertahanan. Program ini termasuk dalam program strategis nasional ketahanan pangan yang digagaskan dan ditetapkan oleh presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024.
Mengapa program ini harus di evaluasi ulang? Program ini telah menggusur hutan alam seluas ratusan ribu hektar. Hal ini merupakan tindakan pengalihan fungsi lahan hutan secara besar besaran untuk membangun pertanian yang tidak sesuai konsep teknik pertanian ramah iklim. Selain itu, kegagalan program food estate dalam memperkuat ketahanan pangan negara, justru memperparah krisis iklim dengan penebangan hutan secara masif. Pemerintah diharapkan dapat sesegera mungkin menghentikan dan mengevaluasi ulang kebijakan ini agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar ke depannya.
Dalam menghadapi Tantangan perubahan iklim, sangat penting bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Terutama kebijakan yang berpotensi membahayakan lingkungan seperti program food estate, dapat dikatakan bahwa program ini menyelesaikan sebuah masalah melalui masalah lain. Kritik dari masyarakat, pecinta alam dan pemangku kepentingan (stakeholder) sangat penting bagi Pemerintah dalam menentukan langkah-langkah yang lebih baik serta menjadi pedoman bagi perubahan kebijakan yang memperhatikan dampak jangka Panjang terhadap lingkungan.
