Korupsi merupakan ancaman serius terhadap pembangunan nasional. Korupsi tidak hanya berdampak negatif terhadap perekonomian, tetapi juga merusak integritas moral dan menyebabkan ketidakadilan dalam masyarakat.
Untuk memerangi korupsi secara efektif, penting untuk membangun karakter antikorupsi. Dalam konteks Indonesia, landasan pendidikan karakter terletak pada filsafat Pancasila.
Pancasila sebagai landasan moral Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya seperangkat prinsip politik tetapi juga merupakan pandangan hidup yang mencerminkan nilai - nilai moral.
Prinsip-prinsip Pancasila seperti ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan landasan pembentukan bangsa.
Sifat Yang Anti KorupsiÂ
1. Ketuhanan Yang Maha Esa Pertama-tama, prinsip ketuhanan yang esa menegaskan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab moral atas kebenaran dan keadilan. Mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan nilai etika yang tinggi dan menghindari perilaku koruptif yang bertentangan dengan integritas moral.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan pentingnya menghormati harkat dan martabat manusia, menghindari eksploitasi, dan menjunjung keadilan. Hal ini meningkatkan kesadaran bahwa korupsi dapat melemahkan keadilan sosial, memiskinkan masyarakat, dan menghambat pembangunan berkelanjutan.
3. Persatuan dan Demokrasi Indonesia yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Pancasila juga mengedepankan persatuan dan demokrasi yang berkeadilan. Penciptaan semangat antikorupsi memerlukan penguatan semangat kerja sama, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya nasional.
4. Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia Seutuhnya Terakhir, asas keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan menekankan perlunya pemerataan dalam masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang sering berujung pada praktik korupsi.
Implementasi pengembangan karakter antikorupsi Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan non formal merupakan langkah penting dalam membangun karakter antikorupsi. Kurikulumnya dapat mencakup pemahaman mendalam tentang Pancasila dan mendorong siswa untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Pendekatan melalui kampanye publik, pelatihan pejabat pemerintah, dan penegakan hukum yang konsisten dan adil juga diperlukan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
