Kebijakan Gender Swedia dan Peran terhadap Palestina

Swedia merupakan negara Skandinavia yang berada di bagian Eropa Utara, negara ini beribukota di Stockholm. Swedia merupakan negara kerajaan dengan bentuk pemerintahannya Monarki Konstitusional, Raja yang berkuasa sekarang adalah Carl XVI Gustaf dan Perdana Menterinya Stefan Lofven. Kepala pemerintahan Swedia dijalankan oleh seorang Perdana Menteri, sedangkan Rajanya bertugas sebagai kepala negara. Swedia dalam lingkup PBB, merupakan salah satu negara dengan memberikan kontribusi staf dan keuangan yang besar.

Seorang sejarawan bernama Yvonne Hirdman mengidentifikasi 3 periode tentang sejarah isu gender di Swedia. Periode pertama, pada tahun sebelum 1960an perempuan mulai terjun ke area publik dengan diberi hak untuk memilih pada tahun 1921 dan hak untuk menangani kantor publik pada tahun 1925. Pada tahap ini, level ideologi laki-laki masih lebih tinggi daripada perempuan. Peran perempuan di area publik khususnya politik masih dikaitkan dengan peran domestik, yaitu peran perempuan diibaratkan sebagai pemelihara rumah dan anak-anaknya.

Pada periode kedua dari tahun 1960-1975 kesetaraan gender masih saja menempatkan perempuan kembali untuk bertanggung jawab pada rumah dan anak-anaknya. Kemudian pada era ini juga permintaan lapangan kerja dari kaum perempuan mulai meningkat dengan melibatkan gerakan-gerakan para kaum perempuan. Pada tahun 1960an pula di Swedia mulai muncul gerakan-gerakan feminis radikal. Hasilnya legalisasi pil kontrasepsi (1964) dan hak untuk bebas melakukan aborsi yang dirubah sebagai sistem dasar bagi kontrak kesetaraan gender.

Kemudian pada periode ketiga setelah tahun 1970an, Swedia mulai menyepakati tentang prinsip kesetaraan gender. Ide politik Swedia telah mendukung perempuan untuk bekerja di area publik sebagaimana seperti cara yang dilakukan terhadap kaum laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 80% penduduk wanita di Swedia mulai menjadi angota angkatan kerja.

Pemerintah Swedia menganggap tidak ada keterbatasan dalam diri perempuan untuk menunjukan kapasitas dirinya sebagai seorang wanita. Kedua, pemerintah Swedia menekankan kaum laki-laki dan perempuan bisa menempatkan kemampuannya untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan pekerjaan dan meningkatkan layanan bagi generasi-generasi berikutnya.

Di masa sekarang, Swedia benar-benar menjunjung tinggi kesetaraan gender di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan praktek kesetaraan gender yang diterapkan dalam undang-undang pendidikan, sebagai contoh dunia universitas di dominasi oleh pria tetapi hampir dua pertiga dari gelar universitas diberikan kepada wanita. Kemudian kesetaraan wanita dan pria di tempat kerja, wanita diperlakukan setara di tempat kerja walaupun ada perbedaan gaji yang dimana berdasarkan pada posisi mereka dalam dunia kerja. Serta kegiatan ekonomi dan politik.

Perempuan dan laki- laki memiliki kekuatan untuk menentukan dalam membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri DI Swedia. Ada 4 kebijakan yang dibuat Swedia dalam kesetaraan gender :

1.    Distribusi kekuasaan dan pengaruh yang setara

• Di parlemen swedia 44% angora parlemen adalah wanita dan 56% adalah laki -laki
• Di dalam dewan perusahaan negara 47% adalah wanita dan 53% adalah laki -laki
• Di sector swasta 24% dipegang oleh wanita

2.    Kesetaraan ekonomi anatara perempuan dan laki -- laki

• Tingkat pekerjaan : 77% wanita dan 82% pria
• 30% wanita bekerja paruh waktu ( kurang dari 35jam seminggu )
• Tingkat pekerjaan : 77% wanita dan 82% pria

3.    Distribusi yang setara antara wanita dan laki -- laki

•  Survei penggunaan waktu: wanita menghabiskan waktu yang meningkat untuk pekerjaan yang dibayar dan kurang pada pekerjaan yang tidak dibayar - dan laki-laki sebaliknya.
• Wanita menghabiskan waktu hampir satu jam lebih banyak per hari untuk pekerjaan yang tidak dibayar dibandingkan dengan pria.
• Pria menghabiskan 1,5 jam lebih banyak per hari untuk pekerjaan yang dibayar, dibandingkan dengan wanita.
•  Pada tahun 2013, pria mengeluarkan hampir 25% dari semua keuntungan orang tua

4.    Kekerasan pria terhadap wanita harus segera berakhir

• a.    Di Swedia, ada 180 tempat penampungan wanita dan wanita muda. Selain itu, kotamadya di kota-kota besar menjalankan shelter
• b.    Wanita lebih sering mendapatkan kekerasan daripada pria